Telegraf, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memahami apabila suatu rancangan undang-undang (RUU) tidak ditandatangani, tetap otomatis berlaku menjadi undang-undang (UU) setelah 30 hari. Terkait belum ditandatanganinya revisi UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang telah disetujui DPR, Jokowi mengaku masih mengkajinya.
“Jadi memang saya tanda tangan atau tidak, kan sebenarnya sama saja. Saya tanda tangani, nanti masyarakat menyampaikan, ‘wah ini mendukung penuh’. Enggak saya tandatangani juga itu berjalan. Jadi masih dalam kajian,” kata Jokowi seusai menghadiri acara Dzikir Kebangsaan Hubbul Wathon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (21/02/2018).
Jokowi terus mencermati kritik yang berkembang dari berbagai elemen masyarakat mengenai UU MD3.
“Saya memahami keresahan-keresahan yang ada di masyarakat. Banyak yang mengatakan, ‘Ini hukum dan etika kok dicampur aduk’. Ada yang mengatakan, ‘Politik sama hukum kok ada campur aduk’. Itu pendapat-pendapat yang saya baca, yang saya dengar di masyarakat,” katanya.
Ditambahkan, dirinya tak menginginkan terjadi penurunan kualitas demokrasi di Tanah Air. “Kita semuanya tidak ingin ada penurunan kualitas demokrasi,” imbuhnya.
Sementara itu Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly juga mengatakan, kemungkinan Jokowi tidak akan menandatangani Undang-Undang MD3.
Jokowi menaruh perhatian besar terhadap Undang-Undang MPR, DPD, DPR, dan DPRD (UU MD3) yang sudah disahkan oleh DPR, terutama pasal imunitas DPR.
“Presiden cukup kaget juga (mengenai pasal imunitas dan pemanggilan paksa-red), makanya saya jelaskan. Masih menganalisis ini. Dari apa yang disampaikan, beliau belum menandatangani dan kemungkinan tidak mendandatangani,” kata Yasonna usai menemui Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Selasa (20/02/2018) lalu.
Yasonna mengatakan, dirinya sudah menjelaskan tentang latar belakang UU MD3 tersebut kepada Jokowi. Pembahasan UU tersebut mengalami dinamika yang cepat.
Katanya, persoalan hak imunitas dalam UU MD3 tersebut harusnya berdasarkan pada aspek penghinaan terhadap parlemen, bukan berdasar aspek yang tanpa batas.
“Pasal 20 A ayat 3 mengatakan DPR punya hak imunitas itu yang diturunkan, tapi dijaga sedemikian rupa hak imunitas bukan tanpa batas, harus ada batasan. Kemudian anggota DPR dalam menjalankan tugas tidak dapat dituntut pidana harus seizin mahkamah (MKD DPR), harus mendapat pertimbangan mahkamah (MKD DPR) karena keputusan MK sebelumya harus dengan persetujuan presiden,” jelasnya.
Dia juga menjelaskan eksekusi hak imunitas itu harus melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan DPR. Tujuannya harus ada penyaring.
“Semoga filternya ada di DPR, apapun pertimbangan DPR supaya beban semua tidak sampai ke presiden, presiden sudah ada pertimbangan yaitu mahkamah dewan tapi tetap presiden yang buat keputusannya,” ujar Yasonna.
Terkait dengan kemungkinan tidak ditandatanganinya UU MD3 tersebut, Yasonna mengembalikan semuanya kepada Presiden Jokowi. Dia juga mengatakan, belum ada kemungkinan untuk mengeluarkan Perppu untuk menyikapi UU MD3 tersebut.
Lalu, bagaimana cara pemerintah untuk menyanggah UU tersebut?
“Ke MK. Ingat saat saya keluar paripurna? Daripada kita capek-capek, lebih baik kita gugat ke MK. Kita mempunyai mekanisme check and balances, kewenangan DPR dan pemerintah dicek MK. Itu bagusnya sistem ketatanegaraan kita, rakyat punya kesempatan menguji, konsitusionalitas ayat-ayat di MD3, kita dorong rakyat kita uji ke MK,” jelasnya. (Red)
