Telegraf, Jakarta – Masyarakat perlu hati-hati dalam menerima dan mencerna informasi, khususnya menjelang pelaksanaan pemilu. Pasalnya banyak informasi yang tereduksi di tengah kontestasi politik pemilu yang sedang berlangsung. Pihak yang bersaing dalam pemilu tak jarang sengaja melakukan reduksi kalimat untuk mempengaruhi masyarakat.
Karyono Wibowo, Direktur Eksekutif Indonesian Public Intitute (IPI) mengemukakan, sebagai contoh, polemik tentang pernyataan Ketua Masjid Agung Semarang KH. Hanief Ismail yang direduksi oleh pihak tertentu menjadi seolah-olah Ketua Takmir Masjid tersebut melarang capres 02 Prabowo Subianto untuk melaksanakan sholat Jum’at di Masjid Agung Semarang itu.
“Padahal dalam pernyataan resmi KH. Hanief Ismail dalam rekaman video yang dimuat Tribun Jateng tidak bermaksud melarang Prabowo Jum’atan di masjid tersebut. Justru KH. Hanief mempersilahkan siapa saja umat Islam boleh sholat di masjid yang sering juga disebut Masjid Kauman Semarang itu,” kata Karyono, Jum’at (15/02/19).
Pernyataan itu disampaikan kepada pengurus Partai Gerindra Jawa Tengah yang menemuinya. Namun demikian tiba-tiba ada yang memberikan informasi bahwa ada selebaran undangan untuk sholat Jum’at bersama Prabowo di masjid tersebut.
Undangan ajakan sholat Jum'at berjamaah yang viral di media sosial yang diduga datang dari kubu capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, dianggap sebagai indikasi politisasi masjid. FILE/DOK/IST. PHOTO
“Maka wajar jika KH. Hanief Ismail merasa kuatir ada politisasi masjid dan sholat Jum’at untuk kepentingan pencitraan. Karena sadar, masjid sebagai tempat ibadah tidak boleh digunakan untuk kampanye maka takmir masjid tersebut menyatakan keberatan kuatir sholat Jum’at digunakan untuk kepentingan kampanye,” ungkap Karyono.
Frasa “keberataan” kemudian direduksi menjadi “melarang”. Pereduksian frasa tersebut tentu saja merubah makna aslinya menjadi sebuah narasi yang dihembuskan ke publik hahwa Prabowo dilarang sholat Jumat di Masjid Agung Semarang.
“Strategi mereduksi kalimat tentu ada maksud untuk membentuk opini publik. Bisa untuk menciptakan seolah-olah menjadi korban atau yang populer dengan istilah “playing victim”. Tujuannya untuk membangkitkan emosi masyarakat agar berempati dan bersimpati kepada pihak yang membuat skenario tersebut,” pungkasnya. (Red)
Photo Credit : Sejumlah warga sedang menunaikan ibadah Shalat Jum'at di masjid. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
