Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana membubarkan kembali sejumlah lembaga pemerintah. Lembaga, tim kerja, badan atau komite yang dianggap tumpang tindih, serta memperlambat birokrasi.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tengah membahas rencana pembubaran lembaga ini bersama Kementerian Sekretariat Negara. Mereka akan memilah lembaga yang dianggap tumpang tindih dan memiliki hasil yang tak jelas.
“Sekarang KemenPAN-RB dengan Setneg sedang mempersiapkan juga menginventarisasi beberapa lembaga yang UUD maupun yang non-UUD, yang berpotensi untuk kita hapuskan karena banyak yang tumpang tindih atau nanti istilahnya bisa diintegrasikan dengan kementerian-kementerian maupun lembaga-lembaga yang ada. Dalam praktiknya juga mohon maaf mungkin nggak jelas output-nya yang ada,” ujar Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, dalam webinar yang digelar Universitas Diponegoro, dikutip Rabu (29/07/20).
Jokowi membubarkan beberapa lembaga, karena menginginkan adanya reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat perizinan baik dari tingkat kementerian sampai tingkat pemerintah daerah. Sehingga, pertumbuhan ekonomi berlangsung lebih cepat.
“Kita ingin membangun manajemen kinerja yang baik ujungnya pada peningkatan kualitas SDM yang juga merupakan visi-misi Pak Jokowi. Kemudian intinya tata kelola pemerintahan yang cepat dan fleksibel, serta harus mampu kita jabarkan dalam berbagai bentuk yang ada,” kata Tjahjo.
Walau begitu, Tjahjo memastikan pembubaran lembaga tak berdampak terhadap pendapatan pegawai. Sebab pegawai yang terdampak, jika tergolong PNS akan dipindahkan ke lembaga yang membutuhkan, sementara tenaga honorer bakal disesuaikan dengan aturan yang ada.
“Yang kemarin sudah dibubarkan juga menyangkut kepegawaiannya tidak menimbulkan masalah. Kalau dia ASN mungkin bisa dikembalikan tugas kembali di kementerian/lembaga. Mungkin yang honor nanti akan bisa diselesaikan sesuai dengan aturan-aturan yang ada,” tandasnya.
Photo Credit: Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana akan kembali bubarkan sejumlah lembaga pemerintah. Getty Images/Etienne Oliveau
