Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mempertimbangkan perpanjangan restrukturisasi kredit perbankan dan industri jasa keuangan nonbank, jika pandemi Covid-19 memberikan dampak berkelanjutan bagi perekonomian dan daya beli masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. Dia menilai bahwa sejauh ini terlihat adanya tren kenaikan non-performing financing (NPF) perusahaan pembiayaan.
Rasio NPF industri pembiayaan mencapai 5,1 persen pada Juni 2020. Angka itu menjadi catatan NPF tertinggi selama lima tahun terakhir, dengan nilai tertinggi pernah terjadi pada Mei 2017 sebesar 3,45 persen, kemudian pada Mei 2011 menjadi 4,11 persen.
Kenaikan rasio NPF itu menurutnya sudah cukup tertahan oleh adanya Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Beleid itu salah satunya mengatur relaksasi kredit perusahaan pembiayaan.
Menurut Wimboh, pihaknya sedang mempertimbangkan perpanjangan relaksasi itu jika masih terdapat debitur yang kesulitan untuk membayar cicilannya setelah masa aturan tersebut berakhir, yakni pada 31 Maret 2021. Meskipun OJK berharap dampak pandemi segera mereda, langkah perpanjangan itu tetap dipertimbangkan.
“Kami memberikan ruang perpanjangan POJK 11/2020 ini dimungkinkan. Akan kami lihat sebelum akhir tahun, berapa sebenarnya debitur yang bisa bangkit dan betul-betul bisa bangkit,” ujar Wimboh, dalam konferensi pers Perkembangan Kebijakan dan Kondisi Terkini Sektor Jasa Keuangan, Selasa (04/08/2020).
Dia menjabarkan bahwa perpanjangan restrukturisasi itu dapat dilakukan ke industri pembiayaan dan perbankan. Wimboh menilai bahwa restrukturisasi itu bersifat crossboard atau kedua sektor sama-sama terdampak oleh penyebaran virus corona.
Berdasarkan data OJK per 28 Juli 2020, terdapat 4.737.625 kontrak permohonan restrukturisasi dengan outstanding mencapai Rp151,01 triliun. Dari jumlah tersebut, 4.090.270 kontrak telah disetujui dan 362.529 masih dalam proses.
Photo Credit: Ketua OJK Wimboh Santoso di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta. FILE/Dok/Angga Yuniar
