Telegraf – Di saat dunia mulai goyah dalam komitmen terhadap lingkungan, Indonesia justru berdiri di persimpangan sejarahnya sendiri.
Ketika Amerika Serikat memilih melonggarkan aturan pengendalian emisi—sebuah keputusan yang mungkin tampak domestik—sesungguhnya gema kebijakan itu menjalar jauh melintasi samudra.
Ia menyentuh garis pantai kita, merembes ke sawah-sawah kita, dan diam-diam mengubah ritme hidup masyarakat kita.
Kita bukan sekadar pengamat.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia hidup dari keseimbangan alam. Laut adalah urat nadi, hutan adalah paru-paru, dan tanah adalah sumber kehidupan. Ketika emisi global meningkat, kita tidak punya kemewahan untuk bersikap netral. Kita adalah pihak yang langsung merasakan akibatnya.
Kenaikan muka air laut bukan lagi proyeksi akademik—ia adalah ancaman nyata bagi kota-kota pesisir. Cuaca ekstrem bukan lagi anomali—ia telah menjadi pola baru. Kebakaran hutan, gagal panen, dan krisis pangan adalah wajah lain dari perubahan iklim yang tak lagi bisa disangkal.
Ironisnya, kontribusi historis Indonesia terhadap emisi global relatif kecil dibanding negara maju. Namun beban yang kita tanggung justru tidak proporsional.
Di titik inilah, arah kepemimpinan nasional menjadi krusial.
Presiden Prabowo Subianto tampaknya membaca situasi ini bukan sekadar sebagai isu lingkungan, melainkan sebagai bagian dari agenda besar peradaban. Melalui gagasan Gerakan Indonesia ASRI—aman, sehat, resik, indah, pemerintah mencoba menggeser cara pandang: dari sekadar respons menjadi gerakan.
Bukan hanya kebijakan. Tetapi kebiasaan.
Dalam pendekatan ini, negara tidak berdiri sendiri. Ia mengajak seluruh elemen—pemerintah daerah, sekolah, hingga masyarakat—untuk memulai dari hal sederhana: menjaga kebersihan, membangun keteraturan, dan menciptakan keindahan lingkungan.
Ada sesuatu yang menarik dari cara Presiden menekankan kata “resik”. Ia bukan sekadar bersih secara fisik, tetapi juga tertib secara sosial. Sebuah konsep yang sederhana, namun jika dilakukan secara masif, memiliki daya ubah yang luar biasa.
Bayangkan ratusan ribu sekolah, kantor, dan komunitas melakukan aksi bersih-bersih setiap pagi, meski hanya 10–15 menit. Dalam hitungan waktu, itu bukan lagi aktivitas kecil—melainkan gerakan nasional yang mengubah wajah negeri.
Indonesia ASRI tidak berhenti pada simbolisme.
Di baliknya, ada langkah konkret: pembangunan 34 proyek waste to energy di berbagai kota. Ini bukan hanya solusi atas krisis sampah yang diproyeksikan mencapai titik kritis pada 2028, tetapi juga bentuk transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Sampah, dalam perspektif lama, adalah akhir dari konsumsi. Dalam perspektif baru, ia adalah awal dari energi.
Begitu pula dengan gagasan “gentengisasi”—yang mungkin terdengar sederhana, bahkan sepele. Namun di balik itu tersimpan pesan yang lebih dalam: estetika adalah bagian dari kemajuan. Lingkungan yang indah bukan kemewahan, tetapi hak dasar warga negara.
Karat, kata Presiden, adalah simbol degenerasi.
Dan Indonesia tidak boleh terlihat berkarat.
Di tengah dunia yang mulai mundur dari komitmen iklim, Indonesia justru ditantang untuk melangkah lebih jauh. Kita memiliki modal besar: hutan tropis yang strategis, potensi energi terbarukan, serta peluang menjadi pusat industri hijau global.
Namun semua itu tidak akan berarti tanpa satu hal: kesadaran kolektif.
Perubahan iklim bukan soal ideologi. Ia bukan milik kubu kiri atau kanan. Ia adalah soal keberlangsungan.
Dan keberlangsungan tidak dibangun dari retorika, melainkan dari konsistensi.
Indonesia ASRI, dalam konteks ini, bukan sekadar program pemerintah. Ia adalah refleksi dari pilihan bangsa: apakah kita ingin menjadi korban perubahan global, atau justru menjadi aktor yang menentukan arah masa depan.
Dunia boleh berubah arah.
Tetapi Indonesia tidak boleh kehilangan arah.
Karena bagi kita, menjaga lingkungan bukan sekadar kebijakan.
Ini adalah cara kita menjaga tanah air—dalam arti yang paling harfiah.
Oleh: Stephanus SBR (Pengamat Sosial)
