Telegraf – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sedikitnya lima arahan kepada jajaran perwira Polri, mulai dari para pejabat utama Mabes Polri, kapolda, hingga kapolres di seluruh Tanah Air.
Jokowi mengungkapkan kekecewaannya atas kinerja Polri yang dalam setahun terakhir ini terus merosot tajam.
Pada November 2021, kepercayaan publik kepada Polri sangat tinggi yaitu sebesar 80,2%, namun pada Agustus 2022 anjlok hingga menyentuh angka 54%. Jokowi bahkan menyebut kepercayaan publik kepada Polri jatuh terlentang.
“Sekarang, kemarin Agustus, berada di 54%. Jatuh terlentang, rendah sekali. Itulah pekerjaan berat yang saudara-saudara harus kerjakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri di tengah situasi yang juga tidak mendukung saat ini,” katanya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2022).
Adapun lima arahan Jokowi kepada para perwira Polri itu salah satunya, juga menyinggung soal gaya hidup mewah para personel Polri yang menjadi sorotan masyarakat hingga soliditas di internal Kepolisian.
Arahan tersebut disampaikan oleh Jokowi di hadapan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Berikut 5 arahan Presiden Jokowi kepada para perwira Polri:
Perbaikan Manajemen
Menurut Jokowi, mayoritas keluhan masyarakat terhadap Polri adalah terkait dengan masalah pungutan liar atau pungli. Anggota polisi juga dinilai kerap bertindak sewenang-wenang.
“Jadi, keluhan masyarakat terhadap Polri, 29,7 persen itu, ini sebuah persepsi, karena pungli. Tolong ini anggota-anggota semuanya itu yang begitu. Sewenang-wenang, tolong ini juga diredam pada anggota-anggota. Pendekatan-pendekatan yang represif, jauhi. Mencari-cari kesalahan nomor yang ketiga, 19,2 persen. Dan, yang keempat, hidup mewah yang tadi sudah saya sampaikan,” katanya.
Menurut Jokowi, Polri merupakan aparat penegak hukum yang paling dekat dengan rakyat dan paling sering berinteraksi dengan masyarakat.
Rasa Kemanan Bagi Masyarakat
Arahan kedua Jokowi adalah soal rasa aman dan nyaman masyarakat. Jokowi meminta kepada para petinggi dan perwira Polri untuk selalu mengingatkan anggotanya agar memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
“Yang kedua, rasa aman dan nyaman masyarakat. Rasa aman dan nyaman masyarakat itu menjadi terkurangi atau hilang. Karena, apa pun, Polri adalah pengayom masyarakat. Hal-hal yang kecil-kecil, tolong betul-betul dilayani. Masyarakat yang kehilangan sesuatu harus direspons cepat, sehingga rasa terayomi dan rasa aman itu menjadi ada,” tuturnya.
Jaga Soliditas Internal Polri dan Dengan TNI
Arahan ketiga, Jokowi meminta jajaran Polri menjaga kesolidan baik di internal Polri maupun dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal tersebut penting, karena saat ini sudah mulai masuk tahun politik dan tahapan pemilihan umum (pemilu) sudah mulai berjalan sejak Juli lalu.
“Harus ditunjukkan soliditas di internal Polri dulu. Rampung, kemudian soliditas Polri dan TNI. Itu yang akan mengurangi tensi politik ke depan. Soliditas. Harus ada kepekaan, posisi politik ini seperti apa, sih. Karena, saudara-saudara adalah pimpinan-pimpinan tertinggi di wilayah masing-masing,” katanya.
Jokowi juga meminta para petinggi Polri paham tentang politik. Namun, mereka diingatkan untuk tidak bermain politik praktis.
“Sense of politic-nya juga harus ada. Tidak bermain politik, tetapi mengerti masalah politik karena memang kita akan masuk dalam tahapan tahun politik,” kata Jokowi.
Soliditas Polri dengan TNI juga menjadi penting. Menurut Jokowi, jika soliditas kedua institusi terjaga, maka stabilitas keamanan dan politik akan terwujud dengan baik.
“Kalau dilihat Polri solid, kemudian bergandengan dengan TNI solid, bolak-balik saya sampaikan, saya memberikan jaminan, stabilitas keamanan kita, stabilitas politik kita pasti akan baik. Enggak ada yang berani coba-coba. Kalau coba-coba, ya tegas saja,” tegasnya.
Kesamaan Visi dan Ketegasan Terkait Kebijakan Organisasi
Arahan keempat, Jokowi meminta adanya kesamaan visi Polri serta ketegasan terkait kebijakan organisasi.
Kepada para pemimpin Polri di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, Kepala Negara mendorong agar mereka tidak gamang serta bekerja sesuai SOP dan sesuai undang-undang.
“Visi presisi, Pak Kapolri, saya minta juga tidak njelimet-njelimet. Tolong disederhanakan, sehingga yang di bawah itu mengerti apa yang dijalankan. Apa sih, kalau disederhanakan? Ya, tadi itu, yang Kapolri sampaikan tadi. Polri sebagai pelindung, Polri sebagai pengayom, dan Polri sebagai pelayan. Intinya kan ke sana. Presisinya itu apa? Jelaskan juga. Sekali lagi, secara sederhana dan jelas sehingga gampang ditangkap visi itu,” katanya.
Jangan Dipandang Lemah Dalam Penegakan Hukum.
Arahan kelima, Jokowi mengingatkan agar jangan sampai pemerintah maupun Polri dipandang lemah terkait dengan penegakan hukum.
Untuk itu, Jokowi secara tegas meminta Kapolri agar memberantas judi daring serta jaringan narkoba sehingga bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada Polri yang menurun.
“Saya sudah perintahkan kepada Kapolri, saat itu urusan judi online, bersihkan, sudah. Saya enggak usah bicara banyak. Saudara-saudara tahu semuanya, perintah ini tahu. Dan, penegakan hukum untuk yang berkaitan dengan narkoba. Ini yang akan nanti bisa mengangkat kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” tegasnya.
Pada penghujung arahannya, Jokowi juga meminta jajaran Polri merancang komunikasi publik yang baik dan cepat dalam menghadapi sebuah isu atau peristiwa.
Jokowi kembali mengingatkan bahwa saat ini merupakan era media sosial dan peristiwa bisa tersebar dalam hitungan menit dan detik.
“Sekarang ini, sekali lagi, era sosial media, hitungannya detik, hitungannya menit, sudah bukan hari lagi. Begitu ada sebuah peristiwa kecil dan Saudara-saudara menganggap ini kecil, sehingga tidak ditangani. Dikomunikasikan dengan baik, dengan kecepatan. Bila membesar menjadi sulit untuk kemudian diselesaikan lagi,” bebernya.
