Telegraf, Banjarbaru – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, program pembagian sertifikat tanah untuk rakyat bukan kebijakan pengibulan, tetapi kebijakan nyata pemerintah untuk mempersempit kesenjangan kepemilikan lahan di negeri ini.
Jokowi menyatakan kebijakan pemerintah membagikan sertifikat hak atas tanah sudah melalui kajian sehingga sertifikat itu dapat dimanfaatkan pemilik lahan, saat menyerahkan sertifikat kepada masyarakat di GOR Rudy Resnawan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (26/03/18)..
“Sertifikat yang sudah diserahkan diangkat tinggi-tinggi. Biar kelihatan semuanya bahwa sertifikat sudah diserahkan dan betul-betul sertifikat ini sudah menjadi milik bapak dan ibu sekalian, dan bukan pengibulan,” kata Jokowi
Jokowi mengaku ada pihak-pihak tertentu yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah membagi-bagikan sertifikat tanah untuk rakyat adalah pembohongan semata.
“Karena ada yang ngomong pembagian sertifikat itu pengibulan. Tidak ada, sertifikat betul-betul sudah diserahkan kepada masyarakat,” tegas Jokowi.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi secara simbolis menyerahkan sebanyak 3.630 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat penerima sertifikat di Kalimantan Selatan.
Masyarakat penerima datang dari sejumlah kota/kabupaten di Kalimantan Selatan, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut.
Selain menyerahkan sertifikat hak atas tanah, Jokowi juga menjelaskan tentang ketimpangan penguasaan lahan yang terjadi di Indonesia.
Ia menyatakan tekadnya untuk tidak memberikan izin kepemilikan dan pembukaan lahan kepada segelintir pengusaha besar selama memegang tampuk kepemimpinan.
“Memang ada ketimpangan. Tapi harus mengerti bahwa distribusi lahan kepada pengusaha besar bukan saya yang lakukan. Itu yang saya tidak mau, kita membagi saja tidak,” teganya.
Program percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah sebagai bagian dari reforma agraria yang dicanangkan pemerintah, bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia ini.
Melalui program reforma agraria masyarakat dapat memiliki bukti pengakuan hukum atas tanah yang dimiliki.
“Setiap saya berkunjung ke daerah selalu keluhannya sengketa lahan. Kenapa ada? Karena pemegang lahan tidak memiliki bukti hak atas tanah yang namanya sertifikat. Kalau sudah pegang ini (sertifikat) tidak ada orang lain yang berani,” kata Jokowi. (Red)
