TELEGRAF – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dapat mengakomodasi program-program dari presiden dan wakil Presiden terpilih 2024-2029.
Jokowi menyampaikan hal tersebut ketika memimpin Rapat Terbatas mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (05/08/2024).
“Pagi hari ini kita akan membahas mengenai RAPBN 2025. Dan saya ingin di dalam rencana rancangan APBN 2025 ini, mengakomodasi semua program presiden terpilih,” kata Jokowi.
Meski begitu, Jokowi tetap mengingatkan di dalam penyusunan RAPBN 2025 tersebut harus mewaspadai risiko perlambatan ekonomi dunia. Selain itu, ia juga berpesan untuk mengoptimalkan langkah-langkah strategis demi peningkatan target dari penerimaan negara.
“Di sini saya ingin menggarisbawahi mengenai kemudahan investasi, kemudahan untuk produk-produk yang berkaitan dengan ekspor. Lalu, alangkah baiknya apabila dalam RAPBN 2025 kita fokus. Tidak semuanya dikerjakan,” tegasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat terbatas itu menyatakan pihaknya tidak bisa menyampaikan substansi daripada RAPBN 2025, karena hal tersebut akan disampaikan pada pidato Nota Keuangan oleh Presiden Jokowi 16 Agustus mendatang.
Meski begitu, Menkeu Sri menuturkan bahwa proses pembahasan dan penyusunannya antara pemerintahan saat ini dengan tim transisi Prabowo-Gibran dan DPR berjalan cukup baik. Menurut Sri, dalam menyusun RAPBN 2025 yang diperhatikan adalah lingkungan ekonomi makro baik dari sisi global maupaun nasional.
“Untuk itu, kami hari ini sudah mendapatkan persetujuan dari presiden dan presiden terpilih mengenai situasi makro yang kita baca mempengaruhi APBN 2025, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari SBN 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak, lifting minyak dan gas, itu yang sudah dibahas dengan DPR. Kami laporkan dan tadi mendapatkan beberapa arahan yang nanti finalnya disampaikan Bapak Presiden pada 16 Agustus,” ungkap Menkeu Sri.
Dalam kesempatan ini, Menkeu Sri menjelaskan,penyusunan postur APBN 2025 sesuai arahan dari Presiden Jokowi, bahwa anggaran negara di tahun depan harus bisa mengakomodir program unggulan dari presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR, namun karena ini adalah menampung sesuai dengan arahan bapak presiden saat ini, bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih. Jadi kami mulai untuk menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis, kemudian beberapa program inisiatif baru yang sekarang sedang difinalkan dengan tim dari presiden terpilih. Ini sudah masuk di dalam postur APBN 2025,” jelasnya.
Terkait penjelasan lebih lanjut tentang program unggulan Prabowo-Gibran yakni makan bergizi gratis, mantan managing director World Bank ini mengatakan bahwa detilnya akan disampaikan oleh presiden terpilih dan tim transisinya.
“Sampai saat ini yang kita sudah mendapatkan arahan dari presiden saat ini dan presiden terpilih adalah total anggaran Rp71 triliun. Mengenai detilnya nanti adalah bapak presiden terpilih terus melakukan persiapan dengan timnya untuk persiapan pelaksanaannya,” tambahnya.
Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan berdasarkan pernyataan dari Menkeu Sri Mulyani, APBN tahun depan defisitnya akan tetap dijaga di bawah tiga persen. Dengan begitu, anggaran negara pada tahun depan di tangan pemerintahan baru, fiskalnya cenderung tidak akan terlalu ketat.
“Kita bisa katakan itu ketat atau tidaknya kan itu sudah masuk. Jadi sebenarnya tidak ada isu lagi, makan siang gratis bisa jalan. Tetapi kalau ada aspirasi lain dari pemerintahan baru, misalkan nomenklatur, ada K/L (kementerian negara atau lembaga) yang menambah, ini either way ada penambahan anggaran yang harus dipentokin sampai tiga persen budget anggarannya terhadap PDB, atau harus mengambil anggaran lain, ada yang harus dipangkas. Tapi harapannya jangan sampai memangkas anggaran pendidikan dan kesehatan,” ungkap Josua.
Josua yakin setidaknya pada 2025 mendatang tidak akan ada isu mengenai pengetatan fiskal. Namun, katanya, pemerintahan baru tetap harus mewaspadai isu perlambatan ekonomi global dan normalisasi harga komoditas agar tetap bisa memaksimalkan penerimaan negara yang cenderung terus menurun dalam beberapa waktu belakangan ini.
Terkait program unggulan Prabowo-Gibran, yakni makan bergizi gratis, Josua menekankan kepada Prabowo untuk melakukan persiapan yang lebih matang sebelum program ini berjalan, mulai dari rantai pasok hingga sumber stok bahan makanan. Menurutnya, hal ini akan menimbulkan permasalahan jika ada kewajiban kandungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang cukup tinggi.
Selain itu, Josua berharap bahwa program ini akan tepat sasaran dan tidak diberlakukan mayoritas di Pulau Jawa saja.
“Tapi ini subject to, bagaimana pelaksanaannya? Apakah terealisasi di semester I apakah mungkin bisa delay? Tentu dampaknya baru akan dirasakan di tahun depan. Jadi artinya semangatnya bagus, tinggal pelaksanaannya dan juga apakah ini tepat sasaran karena kalau nanti pelaksanaan makan bergizi gratis ini ujung-ujungnya di Jawa saja sebenarnya tidak signifikan. Tetapi kalau ditujukan kepada daerah yang stuntingnya tinggi, kemiskinannya tinggi, kemungkinan ada dampaknya,” pungkasnya.
