Jokowi Bisa Berikan Sanksi, Jika Manuver Politik Paloh Sudah Keterlaluan

“Presiden Jokowi dan PDIP sebagai pemimpin koalisi masih melihat komitmen NasDem dalam koalisi. Jika setelah ini NasDem masih melakukan manuver, maka bukan tidak mungkin sanksi tegas bisa diberikan kepada NasDem,”

Jokowi Bisa Berikan Sanksi, Jika Manuver Politik Paloh Sudah Keterlaluan

Telegraf, Jakarta – Penutupan Kongres Partai NasDem pada Selasa (12/11/19) sudah memberikan gambaran tentang kondisi hubungan koalisi Jokowi-KH. Ma’ruf Amin yang sempat dikabarkan retak karena ‘manuver’ NasDem. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya menegaskan keliru besar jika ada yang mengatakan koalisi retak.

Jokowi dalam pidatonya pada sempat menyinggung soal Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang tak menyalami Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang disebutnya karena ‘kelewatan’ saja.

Direktur Eksekutif Indonesia Public Institut (IPI), Karyono Wibowo menganggap, jika melihat tekanan dan manuver politik yang disampaikan oleh Surya Paloh sebelumnya masih sebatas sinyal yang tingkat frekuensinya masih lemah.

Karyono menganggap, manuver Surya Paloh dan NasDem selama ini tak sampai mengganggu hubungan koalisi. Buktinya, ketiga tokoh yakni Presiden Jokowi, Megawati dan Paloh sendiri menjawab hal itu di dalam penutupan kongres.

“Presiden Jokowi dan PDIP sebagai pemimpin koalisi masih melihat komitmen NasDem dalam koalisi. Jika setelah ini NasDem masih melakukan manuver, maka bukan tidak mungkin sanksi tegas bisa diberikan kepada NasDem,” kata Karyono dalam keterangannya pada Telegraf, Kamis (14/11/19).

“Belum sampai terjadi turbulensi yang mengguncang koalisi. Karenanya, akrobat politik NasDem hanya direspon santai oleh Jokowi melalui ucapan candaan dan sindiran saja,” imbuhnya.

“Jika NasDem sampai berani melanggar komitmen tentu wajar jika ada sanksi, termasuk mengeluarkan NasDem dari koalisi pemerintahan. Pertanyaannya beranikah NasDem mengambil sikap diametral dengan koalisi pemerintah secara serius,” tegasnya.

Karyono menambahkan, bahwa tanpa NasDem dukungan politik pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin masih cukup kuat dan solid dengan bergabungnya Gerindra kedalam pemerintahan. Belum lagi, jika NasDem keluar, maka partai lain seperti PAN atau Demokrat bisa diajak bergabung ke dalam koalisi.

Baca Juga :   Resmi Mundur Dari Pencalonan Ketum Golkar, Bamsoet Berikan Statemen Ini

“Oleh karena itu, Jokowi tidak akan ragu untuk mendepak NasDem keluar dari koalisi jika sikapnya telah melampaui batas dan melanggar komitmen,” pungkasnya. (Red)


Photo Credit : Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bersama dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. IST/Amalia Purnamasari

Tanggapi Artikel