Telegraf, Jakarta – DPD PA GMNI Jakarta Raya mengadakan acara halal bihalal dan diskusi publik di gedung PP PA GMNI pada (08/07/19) lalu, sebagai Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya Rio Dwi Sambodo, menegaskan bahwa Dari pelbagai kasus intoleran yang terjadi, sudah bukan rahasia lagi bila para pelaku berasal dari kelompok-kelompok tertentu yang sudah dikenal masyarakat sebagai kelompok intoleran dengan mengatasnamakan agama tertentu.
Meski tidak sepenuhnya mencerminkan situasi riil di masyarakat yang cenderung harmonis, kehadiran kelompok-kelompok intoleran saat ini sudah tidak lagi sekadar berada pada tahap mengganggu relasi sosial, namun juga mengancam spirit kebhinekaan di masyarakat. Bahkan, bila berkelanjutan dan kebablasan, dapat mengancam ideologi dan eksistensi negara. Padahal Pancasila sebagai ideologi negara berangkat dari nilai-nilai luhur yang hidup di Indonesia dan merupakan konsensus bersama para pendiri negara.
Merebaknya paham radikal di kalangan masyarakat, khususnya kalangan terdidik memicu keprihatinan banyak kalangan. DPD PA GMNI Jakarta Raya bersama dengan GP Ansor DKI Jakarta dan juga Indonesia Publik Institute (IPI) berusaha mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan ini dengan menggelar diskusi public dengan tema Menjaga Ibu Kota dari Ancaman Fundaentalisme Agama dan Pasar, acara pun berlangsung selama kurang lebih empat jam.
Sementara itu Karyono Wibowo dari Indonesia Publik Institute (IPI) yang juga seorang alumni GMNI, mengatakan DKI Jakarta harus dijaga dari radikalisme atau dari extrimisme agama dan juga politik identitas yang sudah sangat terstuktur dan tersistematis.
“Kenapa masyarakat Indonesia sangat cepat terpapar paham-paham radikal salah satu alasanya adalah, minimnya literasi di masyarakat, sehingga banyak sekali dari masyarakat Indonesia yang sangat cepat mempercayai hal tersebut, lebih parah lagi ASN sampai akademisi tak luput menjadi korban paham radikal,” imbuhnya.
“Radikalisme bisa di bendung dengan berbagai cara, untuk itu tiga hal yang bisa ditawarkan adalah usulan PERDA Radikalisme khususnya di DKI Jakarta ,karena dengan PERDA pemerintah memiliki peran penting untuk mencegah maraknya paham radikal yang sampai hari ini semakin bertumbuh besar dan yang kedua adalah bagaimana sosial media harus menjadi alat pembersih paham-paham radikal,” kata Abdul Aziz yang merupakan Ketua GP Ansor DKI Jakarta.
“Penyebaran paham radikal sangat masif di media sosial target mereka adalah masyarakat yang masih kurang pemahamannya tentang makna kebangsaan dan yang ketiga adalah sudah saatnya kelompok agamis dan nasionalis harus mengontrol dan masuk kedalam masjid-majid dan pengajian-pengajian kenapa seperti itu karena munculnya bibit paham menyimpang berawal dari dakwah-dakwah menyimpang tanpa rujukan yang jelas,” pungkasnya. (Red)
