Connect with us

Politika

Istana Berikan Klarifikasi Pertanyaan SBY Soal Penggratisan Jembatan Suramadu

Published

on


Telegraf, Jakarta – Istana menanggapi soal pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) yang juga merupakan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menjelaskan lengkap ke masyarakat terkait pembebasan tarif Jembatan Suramadu. Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin mengatakan penjelasan Presiden Jokowi sudah sangat jelas.

“Jadi memang tidak ada lagi (penjelasan Pak Jokowi) yang kurang, kecuali memang kita butuh ketulusan dari para tokoh, kita butuh ketulusan dari para opinion leader, kita butuh ketulusan dari pemuka pendapat, kita butuh ketulusan dari para tokoh-tokoh negarawan Indonesia, kita butuh ketulusan dari pimpinan-pimpinan dan ketua-ketua partai, termasuk bapak SBY untuk bisa melihat ini sebagai bagian dari satu karya besar anak bangsa yang meninggalkan legacy (warisan),” ujar Ngabalin seperti dilansir dari Detik, Minggu (29/10/2018).

Ngabalin melanjutkan, kebijakan Jokowi menggratiskan tarif Jembatan Suramadu dilakukan setelah mendengar masukan dari tokoh masyarakat, ulama, kyai, hingga masyarakat Madura. Jokowi lalu melakukan perhitungan terhadap pendapatan tarif Tol Suramadu.

“Presiden mengambil kesimpulan bahwa kita tidak rugi, kita tidak jatuh miskin. Negara tidak rugi, APBN tidak menyimpang, APBN tidak meleset, kalau tarif jembatan Tol Suramadu ini digratiskan kepada rakyat Madura dan orang yang keluar masuk Surabaya, Madura dan seterusnya,” jelas Ngabalin.

Menurut Ngabalin, tidak ada lagi penjelasan yang harus disampaikan Jokowi karena tema besar dari kebijakan pembebasan tarif Jembatan Suramadu adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan tersebut adalah keadilan bagi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas publik.

“Sama seperti saya menjelaskan di beberapa tempat, bahwa kenapa harga BBM di Papua dan di Jawa harus sama, hanya karena faktor alasan keadilan, toh itu. Itu kan subsidi rugi, tapi untuk dan atas nama keadilan bagi rakyat Indonesia,” ucapnya.

“Nah kenapa harus meminta Presiden (Jokowi) menjelaskan? Tidak apa-apa, bagi saya tentu kita memberikan apresiasi dan terimakasih kepada Bapak Presiden ke-6 Profesor, Doktor, Susilo Bambang Yudhoyono, tentu kita memberikan apresiasi dan terimaksih,” lanjutnya.

Ngabalin menjelaskan, tidak ada alasan untuk tidak merubah regulasi terkait fasilitas negara jika hal tersebut mendatangkan manfaat. Regulasi terkait fasilitas negara harus diubah jika memberi manfaat seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat.

“Regulasi apapun, peraturan pemerintah, kepres (Keputusan Presiden), maupun apa yang mengatur tentang sarana dan prasarana umum, jalan tol, bayar tarif dan segalanya. Kalau itu untuk mendatangkan manfaat untuk kepentingan masyarakat, mendatangkan kepentingan pelayanan kepada kepentingan publik, aturan itu harus segera diubah. Kalau itu terkait dengan regulasi yang ada,” jelasnya.

Sebelumnya, SBY mengaku mulai menyoroti penggratisan biaya tol jembatan Suramadu setelah kebijakan itu menuai kontroversi di masyarakat.

“Karena saya tahu sekarang timbul polemik, pro dan kontra dari kalangan masyarakat, Pak Jokowi bisa menjelaskan alasan beliau mengapa khusus biaya tol jembatan Suramadu itu digratiskan. Silakan dijelaskan, apakah pertimbangan ekonomi, apa pertimbangan sosial atau pertimbangan yang lain-lain,” kata SBY kepada wartawan seusai menghadiri acara konsolidasi caleg Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kabupaten Kulon Progo, Minggu (28/10/18) lalu.

Menurut SBY, Jokowi harus segera memberi penjelasan lengkap ke masyarakat karena kebijakannya memicu permintaan dari masyatakat yang ingin jalan tol lainnya juga digratiskan.

“Rakyat ini kan hanya ingin mendengarkan mengapa hanya Suramadu yang digratiskan. Bahkan sekarang saya mendengar, minta juga (tol) Jagorawi digratiskan karena sudah lama dan dianggap sudah untunglah pembangunnya sehingga bisa membantu rakyat untuk tidak lagi dibebani (biaya tol),” jelasnya.

Sementara itu, Jokowi mengatakan usulan untuk pembebasan biaya jembatan yang sebelumnya berupa Tol Jembatan Suramadu, sudah ada sejak tahun 2015. Awalnya, kata Jokowi, para tokoh agama dan masyarakat meminta agar Jokowi menghapus biaya tol untuk sepeda motor.

Usulan itu dia terima dan putuskan. Selanjutnya, pada tahun 2016, masyarakat meminta agar Jokowi memotong biaya tol sebanyak 50 persen untuk kendaraan mobil. Usulan itu juga dia terima dan putuskan.

“Ini tadi kan perjalanannya saya sampaikan. Pada 2015 itu sudah digratiskan sepeda motor, tahun 2016 sudah dipotong 50 persen,” kata Jokowi di Jembatan Suramadu, Jawa Timur, Sabtu (27/10/18).

Tanggapan Atas Tantangan Fadli Zon

Sementara itu istana juga menilai tantangan Wakil Ketua DPR Fadli Zon kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Tol Jagorawi ikut digratiskan seperti Jembatan Suramadu tidak rasional. Fadli dinilai tidak memahami aturan.

“Iya sebetulnya Fadli Zon tahu kalau Tol Jagorawi dan lain-lain itu, tentu posisinya akan berbeda dengan posisi Jembatan Suramadu, iya kan. Tol Jagorawi loh, masa sih dia nggak tahu regulasinya apa segala macam sebagai seorang wakil ketua DPR. Belum kapok-kapok ya menyebarkan berita bohong dengan ratu hoax-nya, sekarang masih mau lagi,” kata Ngabalin.

Ngabalin menyayangkan Fadli Zon sebagai pimpinan DPR tidak memahami aturan terkait Tol Jagorawi yang diminta ikut digratiskan. Dia menilai pernyataan Fadli dapat membuat masyarakat Madura marah.

“Hanya orang kalap, dungu, orang dungu yang bisa mengeluarkan pernyataan kayak begitu. Masa sih Wakil Ketua DPR RI tidak mengerti. Nanti orang Madura marah loh itu, pernyataan Fadli Zon itu nanti bikin orang Madura marah, tersinggung, nanti masyarakat di satu pulau Madura itu bisa tersinggung karena pernyataannya Fadli Zon kayak begitu. Masa sih wakil ketua DPR bikin statemen kayak begitu, tidak rasional, itu tidak rasional,” tegasnya. (Red)


Photo Credit : Ali Mochtar Ngabalin merupakan seorang politisi dari Partai Golkar yang ‎dipercaya menjadi tenaga ahli utama di Kantor Staf Presiden (KSP), pada Rabu (23/05/18). FILE/Faizal Fanani

Advertisement
Click to comment

Politika

Protes Sengketa Pilkada, Warga SBT Ajak Pocong ke MK

Published

on

TELEGRAF – Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa dengan mengenakan kostum pocong dan membawa keranda jenazah di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Sabtu (01/02/2025). Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap proses sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Seram Bagian Timur yang masih bergulir di kedua lembaga tersebut.

Para pengunjuk rasa menilai bahwa penyelesaian sengketa Pilkada Seram Bagian Timur berjalan lambat dan tidak transparan. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Demokrasi Mati” dan “Keadilan Dikafani,” sebagai simbol ketidakpuasan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.

Aksi unjuk rasa dengan mengenakan kostum pocong dan membawa keranda jenazah di depan gedung MK dan DKPP, Jakarta, Sabtu (01/02/2025). FILE/Telegraf

“Kami datang ke sini untuk menuntut kejelasan dan keadilan dalam sengketa Pilkada Seram Bagian Timur. Kami merasa ada ketidakberesan yang harus diungkap,” ujar salah satu peserta aksi.

Sengketa Pilkada Seram Bagian Timur masih dalam proses persidangan di MK dan DKPP setelah adanya dugaan pelanggaran yang diajukan oleh salah satu pasangan calon. Hingga saat ini, belum ada keputusan final terkait perkara tersebut.

Aparat kepolisian tampak berjaga di sekitar lokasi aksi untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Aksi berlangsung damai tanpa insiden yang berarti. Masyarakat Seram Bagian Timur kini menunggu hasil persidangan yang akan menentukan nasib kepemimpinan daerah mereka.

Sementara itu, para pemuda yang melakukan aksi berharap pemerintah dan lembaga terkait dapat memastikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada tersebut.

 

 

Continue Reading

Politika

Perempuan Jadi Garda Depan Pemenangan Pasangan Pram-Doel

Published

on

TELEGRAF – Istri calon gubernur Pramono Anung, Endang Nugrahani bersama penyanyi Ashanti berkunjung ke Posko Jaga Suara, di Kampung Rawa Badung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kamis (21/11/2024) siang. Ratusan perempuan dan wanita muda berkumpul menyambut dan mengajak kedua tamu itu mengunjungi kegiatan Memasak Ceria.

Berbagai menu masakan Betawi diolah dalam kegiatan lomba siang itu. Dengan mencicipi masakan itu kedua menjadi lebih mengenal kehidupan dan budaya Betawi. Bagi pasangan Pramono Anung dan Rano Karno (Doel), identitas budaya itu mesti terus diperkuat ditengah kepungan budaya-budaya lain dalam kehidupan metropolitan Jakarta.

Rawa Badung merupakan perkampungan padat yang warganya kebanyakan didominasi oleh etnis Betawi. Lokasinya bersebelahan dengan sebuah kawasan industri yang dipenuhi pabrik-pabrik sehingga budaya Betawi menjadi tertantang keberadaannya. Tingkat kesejahteraan warga beragam dengan mayoritas berlatar kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Berbekal visi menjadi gubernur untuk semua kalangan, para relawan memilih mendirikan Posko Jaga Suara dekat dengan pemukiman warga. Kedatangan istri Pramono Anung dan Ashanty sebagai salah seorang sahabat diharapkan bisa mewujudkan keinginan calon wakil gubernur Rano Karno bahwa pemerintah harus jadi teman yang asyik bagi warga.

“Para perempuan, yang sebagian besar terdiri dari Ibu-ibu, merupakan ujung tombak ataupun garda terdepan dalam pemenangan Mas Pram dan Bang Doel satu putaran,” ujar Kelik Ismunanto koordinator Kelompok Relawan Kawan 98 dan Jaga Suara yang menjadi penanggungjawab acara Memasak Ceria.

“Sebagai penguasa lingkungan, peran ibu-ibu dalam meminimalisir terjadinya kecurangan munculnya intimidasi dan politik uang, bisa menjadikan Pilkada Jakarta menjadi pilkada yang jurdil sehingga mampu menghasilkan pemimpin yang integratif dan berkomitmen untuk kemajuan Jakarta,” imbuh Kelik.

“Penghormatan terhadap martabat perempuan dibandingkan dengan paslon lainnya, menjadikan figur Mas Pram dan Bang Doel merupakan figur yang pas dan cocok untuk memimpin Jakarta ke depan,” pungkasnya.

Continue Reading

Politika

Gandeng Ormas Jakarta Rido Masifkan Program Traktiran R1DO

Published

on

By

Telegraf – Relawan Bang Emil Teman Kita gandeng komunitas SEGORO (Semangat Gotong Royong) menggelar kegiatan Traktiran R1DO (Ridwan Kamil – Suswono) yaitu program makan siang gratis bagi masyarakat di wilayah Jakarta.

“Traktiran R1DO” merupakan program makan siang gratis bagi masyarakat wilayah Jakarta. Uniknya program ini dilaksanakan dengan melibatkan warung-warung sederhana yang ada di pemukiman warga, sehingga yang merasakan “berkah” dari program ini bukan hanya masyarakat saja tetapi juga para pengusaha warung makan di Lokasi tersebut.

“Program ini juga bertujuan untuk mengingatkan kembali semangat gotong royong (saling bantu) di masyarakat, dimana selain masyarakat mendapatkan manfaat berupa makan siang gratis, para pengusaha warung makan juga mendapatkan penjualan yang meningkat dari biasanya,” ungkap Dona selaku koordinator komunitas SEGORO.

Dona juga mengungkapkan program “Traktiran R1DO” ini dilaksanakan di tiga wilayah di Jakarta, yaitu di Pondok Bambu, Cipinang Muara dan Bendungan Hilir dengan partisipasi masyarakat lebih dari 400 peserta dan 8 warung makan.

Untuk diketahui SEGORO merupakan suatu organisasi masa (Ormas) yang telah berdiri sejak 9 Februari 2021 di Jakarta yang dilatarbelakangi oleh keprihatinan para penggagasnya atas meredupnya semangat gotong-royong di masyarakat. SEGORO berfokus kepada pembumian budaya nusantara – Gotong Royong, Kebersamaan dan Kekeluargaan – sebagai jati diri bangsa dan pergerakan ekonomi kerakyatan sebagai tulang punggung perekonomian negara.

Doa menutup, program “Traktiran R1DO” yang mengedepankan konsep gotong royong ini diharapkan dapat menjadi pelopor menguatnya semangat gotong royong tidak hanya di Jakarta, namun juga di seluruh Indonesia. mengutip ungkapan Ridwan Kamil bahwa Jakarta adalah Indonesia, Indonesia adalah Pancasila dan semangat Pancasila adalah Semangat Gotong Royong.

Continue Reading

Politika

Resmikan Posko Relawan, Cornelia Agatha: Jaga Suara Untuk Menangkan Pram-Doel

Published

on

TELEGRAF – Relawan Jaga Suara dan Kawan 98 meresmikan Posko Jaga Suara di kawasan Sungai Barito, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (14/11/2024).

Dihadiri langsung Tim Pemenangan Pram-Doel, Cornelia Agatha, pendirian posko ini untuk memastikan pilkada berjalan bersih sekaligus untuk mengawal suara cagub-cawagub Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno.

Kedatangan pemeran Sarah dalam sinetron “Si Doel Anak Sekolahan” ini langsung disambut meriah 300-an peserta yang mayoritas ibu-ibu.

Menurut Cornelia, pasangan Pram-Doel sangat berkomitmen untuk memajukan Jakarta, termasuk perlindungan perempuan dan anak-anak.

“Jakarta yang maju, hanya mungkin kalau perempuan dan anak-anak merasa aman dan terpenuhi hak-haknya,” katanya.

Menurutnya, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk KDRT, masih sangat tinggi di Jakarta.

Mengutip data Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Jakarta, sepanjang 2023 terdapat 1.682 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jakarta.

“Pram-Doel akan menjadikan Jakarta kota yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Itu Jakarta yang menyala,” kata perempuan yang pernah jadi Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta ini.

Untuk itu, Cornelia sangat mengapresiasi inisiatif Jaga Suara dan Kawan 98 yang membentuk Posko Jaga Suara untuk mengamankan kemenangan Pram-Doel dari potensi kecurangan.

“Posko ini penting sekali agar suara kita tidak hilang dan Pram-Doel tidak dicurangi,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Jaga Suara dan Kawan 98, Kelik Ismunanto, mengajak warga untuk berpartisipasi mengawal pilkada agar berjalan bersih sekaligus memenangkan Pram-Doel satu putaran.

“Dari berbagai survei, Pram-Doel unggul dari kandidat lain, bahkan ada potensi menang satu putaran. Ini yang harus kita jaga dan kawal, agar kemenangan Pram-Menang satu putaran,” tegasnya.

Kelik menyampaikan, peluncuran Posko Jaga Suara ini merupakan posko pertama. Selanjutnya, posko-posko serupa akan didirikan di berbagai kelurahan di Jakarta.

Continue Reading

Politika

Cegah Kecurangan, Relawan Bentuk Posko Jaga Suara

Published

on

TELEGRAF – Kelompok Relawan Jaga Suara dan Kawan 98 menginisiasi pembentukan Posko untuk memastikan Pilgub Jakarta 2024 berjalan baik dan menghasilkan pemimpin terbaik. Posko pertama akan resmi diluncurkan di Kelurahan Semper Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

Langkah itu didasarkan pada kekhawatiran berulanganya kecurangan dalam Pilkada 2024 yang disuarakan beberapa pihak bukan isapan jempol. Salah satu sebabnya adalah ketidaktuntasan penanganan kecurangan Pemilu 2024 baik pemilihan anggota dewan legislative maupun Pilpres.

Kekawathiran membesar menyudul adanya kontroversi atas beredarnya video berisi himbauan Presiden Prabowo Subianto agar warga Jawa Tengah mendukung Pasangan Ahmad Luthfi dan Gus Yasin.

“Hal itu merupakan lonceng menggugah kesadaran kami bahwa warga harus waspada karena tak hanya di Jawa Tengah, di Provinsi Sumatera Utara gejala kecurangan pun dirasakan pula,” ujar Koordinator Relawan Kawan 98 Kelik Ismunanto.

Hasil monitoring yang telah dilaksanakan kelompok relawan itu di sejumlah kalurahan, menurut Kelik, menunjukkan gejala kemungkinan terjadinya kecurangan tersebut. Para relawan menemukan praktik perusakan APK, pembagian sembako dan berbagai barang jenis lain, penghasutan dan pembagian uang.

Posko yang akan didirikan merupakan sentral bagi kegiatan monitoring kemungkinan kecurangan. Relawan yang menemukan hal itu akan menyampaikan pada tim pemenangan yang memiliki divisi hukum.

Tim Jaga Suara yang mengelola Posko akan membuka diri untuk bekerjasama pihak pihak lain yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan pemilu bersih tanpa kecurangan. Hanya dengan hal itu Pilgub 2024 akan menghasilkan pemimpin baik yang mampu memajukan Jakarta sebagai kota global.

Continue Reading

Politika

Menteri Perdagangan Kabinet Merah Putih dari Internal

Published

on

By

Telegraf – Setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto Kementrian perdagangan menggelar serah terima jabatan  (Sertijab) Menteri Perdagangan (Mendag) dari Zulkifli Hasan kepada Budi Santoso, yang sebelumnya  menjabat  Sekretaris Jenderal Kemendag sejak 14 Agustus 2024.

Zulkifli Hasan (Zulhas) yang sebelumnya di lantik  menjadi Menteri Koordinator pangan mengatakan, baru kali ini Menteri Perdagangan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pertama yang menduduki posisi Menteri Perdagangan dari jalur karier.

“Saya mengusulkan pejabat karier, dan terpilih Pak Budi, dengan argument sudah terlatih, pernah di Luar Negeri, Pernah Dirjen, Pernah Sekjen, dan saya ucapkan selamat kepada Pak Budi dan keluarga  dan seluruh kementrian perdagangan karena sudah punya Menteri yang dari internal,” ungkap Zulhas.

Dikesempatan yang sama Budi mengungkapkan Kemendag akan menjalankan tiga program utama untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045. Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutannya pascaserah terima jabatan.

“Kemendag ingin mengantarkan Indonesia menjadi negara maju 2045. Ada tiga program utama. Pertama, pengamanan pasar dalam negeri. Kedua, perluasan pasar ekspor. Ketiga, program peningkatan ekspor melalui Usaha Kecil dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi untuk Ekspor (UKM BISA Ekspor),” kata Budi.

Ia mengatakan, instrumen untuk mendukung ketiga program tersebut sebenarnya telah dimiliki Kemendag. “Untuk itu, kami mohon dukungan kepada pelaku usaha dan semua pemangku kepentingan, terutama rekan-rekan pegawai Kemendag untuk menjalankan program itu dengan baik,” urai Budi.

Menurutnya, tugas sebagai Mendag merupakan sebuah kehormatan dan tanggung jawab yang berat. “Kita semua harus bisa menjalankan tugas ini dengan baik,” ujar  Budi.

Budi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atas capaian Kementerian Perdagangan pada masa kepemimpinannya periode 2022—2024, serta atas arahan dan bimbingannya. “Mudah-mudahan program kita selanjutnya bisa tercapai untuk kepentingan bangsa dan negara,” tutup Budi.

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

/Lainnya Dari Telegraf/

close