Indonesia Selesaikan Perundingan Perekonomian Dengan Anggota RCEP

“Kami sepakat bahwa RCEP bukan hanya tentang akses pasar, tapi juga tentang peraturan yang harus bersifat fasilitatif bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar dapat berkembang lebih baik di era digital dengan memasuki mata rantai suplai regional dan global”

Indonesia Selesaikan Perundingan Perekonomian Dengan Anggota RCEP


Telegraf, Osaka  – Menteri Perdagangan (Mendag) RI Enggartiasto Lukita dan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) Hiroshige Seko menyepakati untuk semua negara-negara anggota Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) harus menyelesaikan perundingan untuk mencari titik keseimbangan antara ambisi dan sensitivitas negara-negara dalam perundingan RCEP ini. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral antara Mendag dan Menteri METI, Sabtu (8/4) di Imperial Hotel Osaka, Jepang.

“Kami sepakat bahwa RCEP bukan hanya tentang akses pasar, tapi juga tentang peraturan yang harus bersifat fasilitatif bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar dapat berkembang lebih baik di era digital dengan memasuki mata rantai suplai regional dan global,”  Ujar Mendag saat menanggapi pernyataan Menteri METI pada pertemuan tersebut.

Pertemuan bilateral yang menyoroti perubahan dalam arah perdagangan dunia yang ditandai oleh kebijakan baru Amerika Serikat serta perkembangan yang terjadi di Uni Eropa dalam hubungannya dengan Inggris. Jepang meminta Indonesia dapat memperkuat kepemimpinannya di ASEAN dalam menghadapi fenomena global tersebut, antara lain melalui percepatan perundingan RCEP yang digagas Indonesia pada tahun 2011, dan Jepang secara khusus menekankan pentingnya prinsip inclusiveness dan innovation-oriented dalam RCEP yang ditunjang oleh kerja sama ekonomi dan peningkatan kapasitas.

Mendag mengingatkan bahwa kapasitas ekonomi, kerangka hukum, serta sumber daya manusia diantara negara anggota RCEP sangat beragam, sehingga tidak semua harapan untuk mencapai sebuah perjanjian yang ambisius akan mudah dicapai, terutama pada tahapan awal implementasi.

“Kita perlu menyepakati ‘rules’ yang visioner pada tahap awal. Kita dapat memulainya dengan menyepakati hal-hal yang ‘doable’ untuk saat ini, dan secara paralel merumuskan semacam ‘builtin agenda’ agar ‘rules’ dalam RCEP dapat selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Kita yakin pendekatan seperti itu akan membantu para perunding RCEP untuk menyelesaikan negosiasinya akhir tahun ini,” kata Mendag menambahkan.

Menteri METI menanggapi positif usulan Indonesia tersebut seraya menegaskan penghargaan Jepang kepada Indonesia yang memimpin perundingan RCEP ini melalui isu-isu yang cukup sulit. Dalam kesempatan pertemuan bilateral tersebut, Indonesia juga menegaskan permintaan kepada Jepang untuk mulai melakukan tinjauan lengkap terhadap Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement atau IJEPA yang mulai efektif sejak tahun 2008, terutama karena Indonesia mempunyai kepentingan untuk meningkatkan akses pasar produk pertanian, kehutanan dan perikanan.

Sebagai koordinator ASEAN dan Komite perundingan RCEP, Indonesia dalam Posisi uni yaitu menilai secara objektif apa yang doble dan apa yang tidak, “Sebagai koordinator ASEAN dan Ketua Komite Perundingan RCEP, Indonesia berada dalam posisi
unik untuk menilai secara obyektif apa yang ‘doable’ dan apa yang tidak. Karena itulah, Indonesia menyatakan tidak semua ambisi yang tinggi akan dapat diakomodir pada tahap awal. Keenambelas negara yang merundingkan RCEP perlu menyepakati ‘bulit-in agenda’ yang kredibel untuk menyempurnakan perjanjian RCEP ini di masa depan,” imbuh Mendag. (Red)


 

Atti Kurnia

close