IDI Usulkan Buka Data Medik Pasien Yang Terpapar Covid-19

"ini akan memudahkan dan lebih efektif dalam tracing dan tracking Contact terhadap masyarakat yang terpapar Covid-19"

IDI Usulkan Buka Data Medik Pasien Yang Terpapar Covid-19

Telegraf, Jakarta – Terkait kerahasiaan data medik pasien yang terpapar Covid-19 banyak menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat bahkan membuat keresahan, hingga mencuatnya informasi Menteri Perhubungan yang terpapar Covid-19 justru bertolak belakang dengan kebijakan terkait kerahasiaan medik Pasien.

Terkait hal itu Ikatan Dokter Indonesia mengusulkan bahwa kerahasiaan medik pasien akan lebih efektif di buka, “ini akan memudahkan dan lebih efektif dalam tracing dan tracking Contact terhadap masyarakat yang terpapar Covid-19,” ungkap Ketua Umum PB IDI Dr. Daeng M Faqih SH MH dalam konfrensi pers terkait menyikapi hasil rapat dan arahan Kepala BNPB selaligus Ketua Gugus Tugas percepatan penanggulangan inveksi Covid-19, di Kantornya, Jakarta.

Daeng juga menjelaskan supaya kinerja Gugus Tugas atas nama pemerintah itu lebih efektif untuk melakukan kontak trecing kepada siapapun yang diduga akan sakit atau terjangkit Covid-19, sehingga mempermudah contact trecing dan trecking yang juga akan bisa lebih mudah dan cepat dapat mengatasi sebaran penyakit Covid-19 yang sudah dinyatakan pandemi.

Ditemui di tempat yang sama M. Nasser Dewan Pakar IFI dan swkaligus senagai Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan mengatkan kerahasiaan medik diatur dalam empat undang-undang lex specialis, yakni Pasal 48 UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 38 UU Nomor 36 tahun 2015 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 38 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Pasal 73 UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Secara materi, kata dia, isi pasal-pasal tersebut tidak berbeda jauh atau berulang.

Nasser menjelaskan invesksi Virus Covid-19 tidak menyebabkan stigmatisasi, maka seharusnya tidak ada alasan (formil-materi) menutup data medik pasien.

“Didalam lex-spesialis ada 4 undang undang ditambah Peraturan Menteri Kesehtan yang menyatakan bahwa dari pasien itu bisa di buka untuk memenuhi kepentingan umum,” tutur Nasser.

Ia juga menambahkan seseorang yang terpapar Covid-19 ini tidak sama dengan penyakit penyakit lain yang harus dijaga kerahasiaannya, ini jutru akan lebih memudahkan mendeteksi serta mengetahui riwayat siapa saja orang orang yang berkomunikasi dan bersentuhan dengan pasien Covid-19 tersebut. (AK)


Credit Photo : Ketua Umum PB IDI Dr. Daeng M Faqih SH MH Tengah memegang mic, dalam konfrensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (16/3)/TELEGRAF


 

Tanggapi Artikel