Telegraf – Pemerintah berusaha melindungi konsumen dan petani, termasuk juga pengusaha penggilingan padi. Misalnya dengan menjaga stabilitas harga beras, terutama untuk mengendalikan inflasi dan cadangan pangan.
Salah satu kebijakannya adalah mengeluarkan aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras pada tahun 2017.
Dalam kebijakan tersebut menurut Ketua Umum Pengusaha Penggilingan Padi dan Pedagang Beras Indonesia (Perpadi), Sutarto Alimoeso, justru kurang menguntungkan terhadap perusahaan penggilingan padi skala kecil.
Pasalnya, dengan selisih harga HET beras premium dengan beras medium cukup besar, tapi perbedaan teknis kualitas beras tidak terlalu sigunifikan.
Dari aturan derajat sosoh dan kadar air beras premium dan medium tidak berbeda. Sedangkan standar beras patah yang beda, beras premium 15% dan medium 25%.
Ini yang menyebabkan jadi persoalan bagi penggilingan padi skala kecil. Sebab, penggilingan padi kecil hanya bisa memproduksi beras dengan kadar patah atau broken 25% atau lebih,” kata mantan Dirut Perum Bulog itu saat FGD Efektivitas HET Beras yang diselenggarakan Pataka, Kamis (26/08/2021).
Menurut Sutarto, Keluarnya kebijakan HET kemudian diikuti Peraturan Menteri Perdagangan No. 24/2017 mengenai ketetapan harga gabah dan beras di tingkat petani dan penggilingan padi. “Peraturan Menteri Perdagangan itu pada dasarnya mengganti Inpres Perberaaan tahun 2015 dari aspek harga,” ujarnya.
Sejak itu lanjut Sutarto, kebijakan pemerintah mengenai perberasan mengalami perubahan besar. Salah satunya keluarnya kebijakan HET yang berdasarakn kualitas dan wilayah.
“HET memberikan batasan kenaikan harga beras premium, tapi untuk beras medium tidak terpenuhi,” jelasnya.
Dampak kebijakan HET di lapangan yang terjadi malah menekan harga gabah petani. Petani yang biasanya mendapatkan harga gabah tinggi, kini tak lagi bisa menikmati. Pasar juga menjadi lesu, penggilingan padi skala kecil tidak mampu menghasilkan beras premium.
“Kondisi ini berdampak pada eksistensi penggilingan kecil dan tekan harga di tingkat petani. Siapa yang bisa memproduksi beras premium? Pastinya penggilingan padi besar,” ungkapnya.
Data Perpadi menyebutkan ada sekitar 171.495 unit usaha penggilingan padi kecil.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi, Faisal Basri menegaskan, pemerintah tidak seharusnya membuat kebijakan HET beras, karena hanya untuk kepentingan sebagian masyarakat. Untuk itu, ia menilai, untuk harga beras premium lebih baik pasar yang berjalan.
“Aturan dibuat sederhana dan tidak membuat orang sulit. Buat apa mengatur kalau tidak menguasai hajat hidup ornag banyak dan menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Lebih baik buat aturan lindungi petani dan konsumen tidak dikelabui. Kalau pasar diganggu akan bereaksi negatif,” tuturnya.
Photo Credit: Food and Agriculture Organization (FAO) sebut Indonesia terus mengalami peningkatan produksi padi yang cukup tinggi, yakni sebesar 54,65 juta ton pada 2020. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga penghasil beras terbanyak di dunia. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
