Telegraf, Jakarta – Satu lagi prestasi ditorehkan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Soni Sumarsono selama memimpin ibukota. Pria asal Tulungagung ini berhasil menata organisasi perangkat daerah (OPD) DKI Jakarta jadi lebih ramping. Lebih dari 952 jabatan dihapus Soni. Ia juga merotasi 1.138 pejabat agar sosok yang memegang jabatan memiliki kompetensi dan keahlian di lembaga yang dipimpin.
Hebatnya lagi gaya merangkul Soni dalam memimpin Jakarta mampu “menundukkan” politisi di DPRD DKI untuk memuluskan kebijakannya. DPRD langsung ketok palu dan mengesahkan konsep penataan ulang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kebijakan itu disahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah DKI Jakarta.
Penghapusan jabatan oleh Soni tersebut meningkatkan efisiensi di lingkungan Pemprov DKI. Ia berhasil menghemat keuangan Pemprov DKI hingga Rp134 miliar untuk pengeluaran pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Belum lagi belanja pegawai lainnya, bisa menghemat lebih dari Rp 150 miliar.
Total yang dilantik dan dikukuhkan terdapat 5.038 orang dengan efisiensi atau penghapusan jabatan sebanyak 952 jabatan atau 15,57 persen. Soni merotasi sedikitnya 1.138. Namun Soni juga mempromosikan sedikitnya 241 pejabat, 80 pejabat dimutasi, dan 846 pejabat demosi.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan perombakan yang ia lakukan saat ini merupakan konsekuensi dari UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Perturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.
“Kami sudah jabarkan ke Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyusunan Perangkat Daerah,” ujar Soni saat pelantikan di silang Monas Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2017).
Dengan demikian, struktur organisasi DKI Jakarta lebih ramping dan diharapkan lebih gesit. Dari jabatan 549 ini dikukuhkan sebanyak 3.561. Perbandingannya 70,5 persen dikukuhkan menempati jabatan yang sama. Hanya 30 persen yang mengalami perubahan atau dilantik.
Karena konsekuensi kebijakan maka ada pula yang downgrade atau turun eselon sebanyak 18 orang. Rincian mereka yang dilantik dan dikukuhkan ada Eselon II sebanyak 93 orang, Eselon III sebanyak 897 orang, Eselon IV sebanyak 4.048 orang
“Dari semua proses efisiensi ini ada yang pensiun 133 orang, demosi 846 orang. Dari sisi keseluruhan efisiensi 952 jabatan ini, maka setiap tahun ada pengurangan TKD sebesar Rp 134 miliar. Secara keseluruhan dengan harapan agar proses ini bisa berlangsung lancar sehingga kami harap yang mengalami perubahan jabatan bisa menerimanya,” terang Sumarsono
Ia menjelaskan, proses penataan organisasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ini diawali dengan pengajuan draft Perda pembentukkan dan susunan perangkat daerah DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta definitif, Basuki Tjahaja Purnama kepada DPRD pada September 2016.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birorasi (PAN-RB), Asman Abnur berpesan supaya para PNS yang kembali dikukuhkan dan dilantik ini memegang teguh sumpah dan jabatannya supaya menjadi ASN yang amanah, bersih, dan profesional. Dengan demikian, ia meminta supaya PNS di DKI bisa meningkatkan pelayanan publik dan tidak main-main dengan pelayanan publik, karena pelayanan merupakanhak rakyat.
“Saya mengharapkan pejabat yang dilantik menciptakan inovasi-inovasi baru di bidang tugasnya masing-masing. Jangan terjebak dengan urusan rutin. Saya mengharapkan DKI jadi role model nasional, contoh pelayanan publik untuk daerah lain. Maka dari itu ciptakan inovasi di masing-masing unit,” katanya.
Pak Menteri menghimbau birokrat supaya ada perubahan dari sistem yang konvensional menjadi sistem digital atau elektronik, serta dilakukan secara terbuka. Selain itu, ia juga berpesan supaya tidak boleh ada lagi tarif yang ditetapkan selain tarif resmi dan seluruh pembayaran yang menjadi kewajiban rakyat dilaksanakan melalui bank sehingga tak boleh ada lagi transaksi di kantor pemerintahan.
Dengan kebijakan perampingan ini jalannya birokrasi semakin cepat dan lincah. Menerapkan sistem e-goverment di semua lini khususnya dalam bahas anggaran. E-budgeting tidak boleh lagi ditawar-tawar. Semuanya dibuat terbuka dari tingkat RT sampai provinsi sehingga rakyat bisa mengontrol.
Saatnya kini seluruh PNS menanamkan jiwa hospitality, melayani, ramah tamah, senyum kepada rakyat, dan tidak mengedepankan kekuasaan. Kita berdoa agar Aparatur menjadi motor pembangunan negara ini kedepannya sehingga tidak boleh kalah dengan negara lain seperti Korea dan Jepang. (Edi Winarto)
Photo credit : Telegraf/Koeshondo W. W.
