Telegraf – Gerakan Solidaritas Umat Peduli Modal Nasional (Superiman) mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik, selain penerapannya efektif sapu jagad untuk menyelesaikan permasalahan selama tiga zaman, yakni posisi etnis Tionghoa di Indonesia. Walaupun, kondisi Tionghoa di Indonesia, sejak reformasi 1998 semakin baik. Karena Pemerintah, dimulai dari mantan-mantan presiden; alm. Bacharuddin Jusuf Habibie (1998 – 1999), Abdurrahman Wahid (Gus Dur; 1999 – 2001), Megawati Soekarnoputri (2001 – 2004), Susilo Bambang Yudhoyono/SBY (2004 – 2014) mengabulkan permintaan masyarakat Tionghoa. Salah satunya, penetapan Imlek sebagai hari libur nasional, penerbitan koran mandarin dan lain sebagainya.
“Akidi effect nya, (keluarga Akidi Tio di Palembang, Sumatera Selatan) nggak perlu sumbang 2 triliun rupiah, cukup (sumbang) Rp 200 milyar. Nilai sumbangan ibaratnya subsidi silang juga untuk 200 juta rakyat Indonesia,” kata penggiat Superiman Bambang Sungkono atau Wu Kwok Haw.
Superiman diyakini akan berlanjut setelah vacuum selama 18 tahun, tepatnya sejak tahun 2003. Saat itu, Wakil Presiden RI (2001 – 2004) Hamzah Haz mengakomodir gerakan tersebut. Presidennya pada saat itu, Megawati Soekarnoputri (2001 – 2004) juga diyakini menyambut gerakan Superiman.
“Tapi mungkin karena informasinya (acara deklarasi Superiman) tidak sampai pada ibu Megawati, sehingga dia tidak tahu. Ibu Megawati juga pasti mendukung Superiman,” kata Direktur PT Maha Era Motor (Piaggio Distributor).
Walaupun ada ‘plesetan’ yang sangat tidak bertanggungjawab, menuduh Superiman menghimpun dana untuk tim sukses Hamzah Haz sebagai persiapan Pemilu umum presiden (Pilpres) 2004. Padahal Superiman tidak ada urusan dengan politik. Bambang dan beberapa penggiat Superiman hanya meminta Hamzah Haz mengakomodir niat baik dan tulus.
“Pilpres 2004 juga akhirnya dimenangkan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono),” kata Bambang Sungkono yang akrab disapa ‘Akwet’.
Pengusaha otomotif ini langsung merogoh kocek yang tidak sedikit, yakni Rp 100 juta untuk Superiman. Aspek social dan politiknya dari Superiman, yakni mereduksi gesekan akibat ketimpangan social. Terutama sejarah etnis Tionghoa di Indonesia yang beberapa kali menjadi target kerusuhan, terutama Mei 1998. Periode waktu yang ditetapkan yakni sejak naiknya presiden kedua RI, Soeharto (1966 – 1998) sampai puncak kerusuhan rasial yang memakan banyak korban.
“Kerusuhan pasti ada mastermind atau actor intelektualnya. Suasana kesenjangan social dimanfaatkan actor intelektual tersebut dan pihak tertentu yang tersulut membuat kerusuhan sampai penjarahan dan Tionghoa menjadi targetnya. Tetapi karena gerakan pembauran dari beberapa saja orang Tionghoa yang selama ini ‘masuk’ pada komunitasnya (kelompok ekstrim), mereka bahkan menjadi ‘benteng’ melindungi sesama (anak) Bangsanya,” kata Akwet.
Filosofi Superiman juga pertanggungjawaban komponen bangsa, dalam hal ini Tionghoa di Indonesia. Sebagaimana, ada komponen yang berprofesi anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang keluar tenaga untuk menjaga keutuhan NKRI. Berarti harus ada komponen yang mengeluarkan uang, sebagai bentuk gotong royong juga menjaga keutuhan NKRI.
“Sehingga filosofi gotong royong dan kebersamaan melekat pada Superiman. Saya yakin, seorang tukang sapu di pinggir jalan mau sumbang Rp 100 ribu. Kami catat dan tampung dananya di rekening 17081945 (angka keramat Bangsa Indonesia). Kita kejar target penghimpunan dana sampai triliunan rupiah,” tegas Akwet.
