Disinyalir 40 Persen Perguruan Tinggi Tak Punya Akreditasi

Disinyalir 40 Persen Perguruan Tinggi Tak Punya Akreditasi

"Pemerintah sebenarnya sudah punya mapping untuk memberikan bantuan ke PT melalui persyaratan yang ada. Nanti kalau dibilang wah persyaratannya berat, lah, bagaimana kalau nggak punya akreditasi harus langsung mendapatkan bantuan, nanti jadi repot, berarti kan kita mendorong juga akhirnya kualitas yang buruk buat anak-anak kita,"

Disinyalir 40 Persen Perguruan Tinggi Tak Punya Akreditasi


Telegraf, Jakarta – Dari 4.500 jumlah perguruan tinggi (PT) di Indonesia yang ada sekarang, disinyalir 40 persen tidak punya akreditasi. Oleh karena itu Anggota Komisi X DPR-RI Dr. Marlinda Irwanti Poernomo menyarankan kepada Yayasan pemilik PT punya kemauan melakukan merger dengan PT lain agar bisa memberikan layanan pendidikan kepada mahasiswa secara maksimal.

“Komisi X DPR RI berharap Perguruan Tinggi swasta yang akreditasinya tidak jelas bagaimana agar Yayasannya punya kemauan untuk merger atau yang lainnya, karena apa? Itu merusak citra PT kita, khususnya Perguruan Tinggi Swasta dan disinyalir ada 40 persen tidak punya akreditasi,” ujar Marinda di Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Dengan melakukan merger, lanjut Politisi senior Partai Golkar ini, Dikti tidak bisa semena-mena menutup PT tersebut. “Nanti jadi ribut lagi tapi kalau inginnya ada aliansi sesama Perguruan Tinggi swasta, yok secara internal diberesin dulu deh, jadi jangan cuma lihat pemerintah saja yang disalahkan, pemerintah kurang ini, pemerintah kurang itu,” kata Marlinda yang juga Ketua STIKOM Interstudi ini.

Pada akhirnya pemilik Yayasan mempertanyakan kenapa mereka tidak dibantu atau menuntut bantuan subsidi dari pemerintah dengan nilai yang lebih besar. “Pemilik Yayasan inginnya kenapa punya saya kok nggak dibantu, kenapa punya ini kok nggak dibantu. saya harusnya lebih besar,” katanya.

Pemerintah sebenarnya sudah punya mapping untuk memberikan bantuan ke PT melalui persyaratan yang ada. “Nanti kalau dibilang wah persyaratannya berat, lah… bagaimana kalau nggak punya akreditasi harus langsung mendapatkan bantuan, nanti jadi repot, berarti kan kita mendorong juga akhirnya kualitas yang buruk buat anak-anak kita,” ujar Marlinda.

Politisi Dapil Jawa Tengah X ini mendukung dan setuju dibentuknya aliansi Perguruan Tinggi sebagaimana dideklarasikan oleh Apperti beberapa waktu lalu. “Jadi memang saya setuju kalau ada aliansi, misalnya kalau perguruan tinggi swasta punya aliansi sendiri, negeri juga punya aliansi sendiri, kemudian bergabung dan saling intropeksi ke dalam saya kira bagus, tutur Marlinda.

Kehadiran aliansi tersebut kemudian baru bisa menjadi wadah untuk berbicara dengan pemerintah. Marlinda juga menawarkan kepada kalangan perguruan tinggi yang ingin menyampaikan permasalahan dengan pemerintah maka Komisi X siap menjembatani.

“Komisi X pokoknya siap menjembatani permasalahan yang dihadapi Perguruan Tinggi swasta kepada pemerintah untuk perbaikan-perbaikan di tubuh perguruan tinggi, karena kami prihatin dengan kondisi yang ada wong PT yang sudah nyata2 jelas sudah melakukan kebohongan publik,” katanya. (Edo)


Edo W.

close