Disebut Akan Mengkudeta Demokrat, Ini Kata Moeldoko

“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi,”

Disebut Akan Mengkudeta Demokrat, Ini Kata Moeldoko


Telegraf – Menanggapi ucapan soal kudeta yang akan dilakukan pada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko akhirnya ikut angkat bicara terkait pernyataan AHY itu, yang menyebut ada oknum pemerintah yang ingin mengudeta dirinya dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Moeldoko pun meminta kepada AHY untuk tidak baperan atau mudah terbawa perasaan mengenai isu ada yang ingin melakukan kudeta pada dirinya.

“Jadi seorang pemimpin itu jadi seorang pemimpin yang kuat, jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing dan seterusnya,” kata Moeldoko, Senin (02/02/2021).

“Aneh jika ada pihak dari pemerintah yang ingin melakukan kudeta terhadap AHY. Pasalnya kudeta itu dilakukan oleh kader Demokrat sendiri bukan dari luar,” imbuhnya.

“Berikutnya kalau ada istilah kudeta, kudeta itu dari dalem, masa kudeta dari luar,” ungkapnya.

Ucapan Moeldoko itu sebelumnya dipicu oleh ucapan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menegaskan bahwa ada pihak yang ingin mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat.

“Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” katanya.

AHY juga mengaku mendapat kesaksian itu dari kader-kader Partai Demokrat bahwa pihak yang ingin mengambil alih tersebut berasal dari lingkar kekuasaan pemerintah Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga :   Pertemuan AHY-Anies Konsolidasi 2024?

“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi,” ungkapnya.

AHY pun menyatakan gerakan tersebut sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri di kabinet Jokowi. Sehingga hal ini harus disikapi secara serius oleh internal Partai Demokrat.


Photo Credit: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai keputusan pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan tak perlu sampai melakukan referendum. TELEGRAF/Koes W. Widjojo

 

Edo W.

close