Telegraf, Jakarta – Indonesia akan membawa delapan isu prioritas yang akan diangkat dalam KTT G20 yang akan dilaksanakan di Jerman pada tahun ini 2017, peningkatan pertumbuhan ekonomi masih terus diangkat dari tahun ke tahun, yang mana Indonesia masih diurutan ke 16, tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh terus diatas rata rata negara G20 dan rangking itu akan terus naik.
“Pada saat ini Indonesia menempati urutan ke 16 dari 19 negara, kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh terus diatas rata-rata dari negara-negara G21 tentu rangking Indonesia akan semakin meningkat,” hal itu di ungkapkan Rizal Affandi Lukman Deputi Koordinasi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian saat breefing dengan media di kantornya, jl Lapangan Banteng Jakarta Pusat.
Setelah krisis perekonomian yang melanda diseluruh negara negara maju pada tahun 2008 lalu, memang pertumbuhan perekonomian sangat lambat yaitu sekitar 1-2%, “karena rata-rata pertumbuhan negara terutama negara negara maju itu sangat lambat 1-2%, itu sudah mentok sedangkan indonesia diatas rata-rata itu,” Rizal menerangkan.
Kedelapan isu tersebut adalah dibidang keuangan baik fiskal maupun moneter, perdagangan, investasi infrastruktur, energi, ketenagakerjaan, pembangunan, anti korupsi, dan lain lain seperti climate change, global healt serta teroris.
Rizal menjelaskan untuk bidang keuangan fiskal maupun moneter ini meliputi, mendorong peningkatan resiliensi sistem keuangan global melalui peningkatan kerjasama dalam pengawasan dan mitigasi aliran modal yang sering menjadi penyebab volatilitas nilai tukar di negara berkembang.
Kemudian, meningkatkan efektivitas instrumen yang dimiliki oleh lembaga keuangan internasional dalam rangka memperkuat jaring pengaman keuangan global, serta perpajakan.
Rizal mengatakan perpajakan itu sangat penting dimana memastikan semua negara mematuhi aturan Automatic Exchange of Information (AEoI) dan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), dimana dijaman globalisasi ini perusahaan bisa berdiri di mana saja dan hasilnya mengalir dari negara ke negara lain dengan pajak 0%, tetapi yang menjadi persoalan adalah jika perusahaan di Luar Negeri dan produksi di Indonesia, dimana pajaknya akan keluar dimana perusahaan itu di daftarkan. (Red)
Foto Credit : dpa/Wang Chuan – G20
