Telegraf – Menteri Luar Negeri China Wang Yi melontarkan kritik keras kepada AS agar tidak lagi mengurusi masalah internal Beijing. Kriktik tersebut merupakan peringatan paling tajam dari China kepada pemerintahan baru Presiden AS Joe Biden.
Wang Yi mengungkapkan bahwa AS sengaja mencampuri urusan internal negara lain dengan menggunakan nama kebebasan demokrasi dan hak asasi manusia.
Menurutnya, kebijakan seperti itu telah menciptakan berbagai permasalahan di dunia dan dalam beberapa kasus menimbulkan kekacauan dan konflik.
“Penting bahwa AS menyadari hal ini sesegera mungkin. Jika tidak, dunia akan tetap jauh dari ketentraman,” kata Wang dilansir dari Bloomberg, Senin (08/03/2021).
Wang Yi meminta AS untuk bertanggung jawab atas tindakan sewenang-wenang dan perundungan yang terjadi selama 4 tahun kepemimpinan Donald Trump. Kendati demikian, ia mengungkapkan kesediaannya bekerja sama dengan AS untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan perubahan iklim.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah menyebut kesepakatan dengan China sebagai ujian yang paling serius di abad ini. Dia menekankan pendekatan Washington ke Beijing akan kompetitif ketika seharusnya, kolaboratif ketika bisa dan ketika harus melawan.
Seperti diketahui, AS banyak melontarkan kritik keras terhadap isu HAM di Hong Kong dan Xinjiang. Bahkan Blinken telah sepakat menyebut isu di Xinjiang sebagai kejahatan genosida.
AS juga menerapkan tarif terhadap US$335 miliar produk China, menyebabkan Beijing gagal mencapai target 2020 setelah pandemi Covid-19 mewabah. Pada bulan lalu, Wang mengatakan Presiden Biden harus membangun niat baik untuk memperbaiki hubungan kedua negara dan mendesak Washington untuk mengakhiri hambatan tarif, sanksi, dan penindasan irasional terhadap proyek teknologi China.
Sebuah laporan dari media milik China mengatakan kebijakan Biden masih sangat mirip dengan pendahulunya.
Photo Credit: Tentara Angkatan Laut Pembebasan Rakyat (PLA) China berjaga di Kepulauan Spratly, yang dikenal di China sebagai Kepulauan Nansha. REUTERS.
