TELEGRAF – Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapatkan himbauan dari peneliti untuk membentuk kabinet pemerintahan secara efektif dan efisien, serta menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Pernyataan ini disampaikan oleh Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) menanggapi kabar adanya rencana penambahan kementerian/lembaga (K/L) dalam kabinet pemerintahan baru yang akan berjalan mulai Oktober 2024 mendatang.
“Pembentukan kabinet memang hak prerogatif presiden terpilih, termasuk menambah kementerian. Namun patut diingat bahwa dengan menambah kementerian akan membuat struktur birokrasi semakin gemuk,” katanya.
Padahal, menurut dia, sangat penting untuk tetap menjaga birokrasi menjadi organisasi yang dapat memberi pelayanan publik yang prima tanpa menambah K/L.
Selain itu, Arfianto juga menyarankan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk tetap menjalankan program penyederhanaan birokrasi dari tingkat pusat dan daerah.
“Kami mendorong Kementerian PANRB untuk tetap menjalankan seleksi aparatur birokrasi dengan mengutamakan meritokrasi, inklusi, transparansi, dan akuntabilitas,” ujarnya.
Dalam pembentukan kabinet pemerintahan baru, Arfianto juga menyarankan Prabowo dapat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar mendapat masukan terkait rekam jejak para calon menterinya.
“Kabinet haruslah diisi oleh orang-orang yang memiliki rekam jejak bersih, memiliki kredibilitas, serta memiliki keberanian untuk membenahi birokrasi yang telah digerogoti oleh budaya korupsi,” tandasnya.
