Biden Ancam Militer Myanmar Kembalikan Kekuasaan

Biden Ancam Militer Myanmar Kembalikan Kekuasaan

"Pembalikan kemajuan itu akan membutuhkan peninjauan segera terhadap hukum dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang sesuai. Amerika Serikat akan membela demokrasi di mana pun ia diserang,"

Biden Ancam Militer Myanmar Kembalikan Kekuasaan


Telegraf – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden meminta militer Myanmar untuk melepaskan kekuasaan yang mereka dapat usai melakukan kudeta terhadap Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar.

“Komunitas internasional harus bersatu dalam satu suara untuk menekan militer Burma (Myanmar) agar segera melepaskan kekuasaan yang telah mereka rebut,” kata Biden, Senin (01/02/2021).

Biden juga meminta dilakukan peninjauan pencabutan sanksi terhadap Myanmar. AS telah mencabut sanksi tersebut dalam sepuluh tahun terakhir.

“Pembalikan kemajuan itu akan membutuhkan peninjauan segera terhadap hukum dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang sesuai. Amerika Serikat akan membela demokrasi di mana pun ia diserang,” jelasnya.

Biden mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan negara di seluruh kawasan guna mendukung pemulihan demokrasi dan supremasi hukum.

“Serta meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab untuk membatalkan transisi demokrasi Burma,” ungkapnya.

Diketahui, militer Myanmar menahan pemimpin de facto, Suu Kyi dan melakukan kudeta, pada Senin (01/02/2021). Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya ditahan oleh tentara pada hari yang sama dengan sesi parlemen baru, yang digelar sejak pemilu November lalu.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangkan pemilihan umum. Parpol milik Suu Kyi itu menang telak, lebih besar daripada pemungutan suara pada tahun 2015.

Tapi, militer Myanmar yang telah berkuasa selama 60 tahun menganggap ada kecurangan dalam pemungutan suara. Mereka mengklaim telah mengungkap, lebih dari 10 juta pemilih palsu dan menuntut komisi pemilihan umum Myanmar memberikan daftar peserta pemilu untuk diverifikasi.


Photo Credit: Presiden AS Joe Biden yang dinilai terlalu banyak keluarkan Keputusan Presiden (Keppres) di awal masa jabatannya. GETTY IMAGES/Alex Wong

 

Didik Fitrianto

close