Jakarta, Telegraf – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, tambahan kontribusi bagi pengembang sebenarnya bukan hal yang baru. Pada tahun 1997, Pemerintah Provinsi DKI pernah mewajibkan tambahan kontribusi kepada pengembang PT Manggala Krida Yudha.
“Ini perusahaan sahamnya ada milik putri Pak Soeharto. Perusahaan anak Pak Soeharto saja dikenakan perjanjian ada kontribusi tambahan,” ujar Basuki atau Ahok saat menjadi saksi kasus suap raperda reklamasi dengan terdakwa mantan anggotaDPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Senin (5/9/2016).
Namun, kata Ahok, pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, pengembang tidak dibebankan kontribusi tambahan lagi. Ahok pun mempertanyakan kenapa tidak ada tambahan kontribusi selama masa Fauzi Bowo.
Ahok menyatakan tidak mau mengulang hal yang sama pada masa kepemimpinannya. Ahok tetap ingin membebankan tambahan kontribusi tambahan.
Sewaktu masih menjadi wakil gubernur, Ahok mengatakan, dia sempat memanggil pengembang yang mengajukan perpanjangan izin reklamasi.
Dia menyampaikan mengenai adanya tambahan kontribusi yang harus dibebankan kepada pengembang. Hanya saja, besarannya belum ditentukan. Ahok mengatakan, pengembang setuju dengan syarat tambahan kontribusi ini.
Hal itu disampaikan Ahok kepada jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ahok sempat menyinggung kembali hal ini ketika ditanyakan oleh kuasa hukum Mohamad Sanusi. Dengan nada tinggi, Ahok pun menyampaikan kecurigaannya terhadap izin reklamasi yang keluar pada masa Fauzi Bowo.
Dia meminta semua aparat untuk mengusut kenapa Fauzi Bowo tidak mewajibkan tambahan kontribusi kepada pengembang.
“Betul! Saya curiga kenapa izin pada masa saudara Fauzi Bowo tidak ada kontribusi tambahan. Makanya saya tidak ikuti jejak beliau,” ujar Ahok.
“Kenapa izin dari Fauzi Bowo ini keluar seminggu sebelum kami dilantik dan ini menghilangkan (kontribusi tambahan) ini. Saya minta semua aparat hukum periksa. Ada apa ini sebenarnya,” ucap Ahok. (Ist)
