Abadi: Biarkan Kampus Asing Masuk Picu Liberalisasi Pendidikan

"Jumlah PTS di tanah air yang mencapai ribuan harus dihadapkan dengan raksasa perguruan top dunia sama dengan mematikan kehidupan kampus dalam negeri. Ini sudah persaingan bebas tanpa kontrol bisa berbahaya,"

Abadi: Biarkan Kampus Asing Masuk Picu Liberalisasi Pendidikan


Telegraf, Jakarta – Praktisi Pendidikan Tinggi Nasional Abadi Ika Setiawan menghimbau pemerintah agar tidak menjadikan pendidikan tinggi di Indonesia dengan pola kebebasan dan liberalisme. Membebaskan seluas-luasnya kampus asing menguasai generasi muda.

“Bagaimana tanggung jawab dunia pendidikan kita dalam mencetak lulusan yang berwawasan dan beretika santun ketika pola pendidikan kita membiarkan asing dengan seenaknya menyusupkan budaya mereka melalui pendidikan sehingga generasi kita lupa dengan jati dirinya,” ujar Abadi Ika Setiawan di Jakarta, Rabu, (31/01/2018)

Abadi Ika Setiawan yang juga pengurus Asosiasi Pengelola Pendidikan Tinggi Indonesia (Apperti) ini menyayangkan kebijakan Menristek Muhammad Nasir yang tidak dikomunikasikan dengan PT dalam negeri.

Membebaskan Perguruan Tinggi Asing beroperasi di Indonesia dan menguasai pasar mahasiswa sama dengan menghancurkan eksistensi PT di Indonesia terutama yang kelas menengah.

“Masuknya kampus asing tentu akan berdampak terhadap berkurangnya jumlah mahasiswa yang belajar di PT dalam negeri. Padahal jumlah PTS dalam negeri saat ini sudah mencapai 4.500 an PTS sudah sulitnya minta ampun mencari anak didik ditambah berebut dengan asing,” paparnya.

Jumlah PTS di tanah air yang mencapai ribuan harus dihadapkan dengan raksasa perguruan top dunia sama dengan mematikan kehidupan kampus dalam negeri. “Ini sudah persaingan bebas tanpa kontrol bisa berbahaya,” kata pengamat pendidikan tinggi ini.

Menurut Abadi, kebijakan ini sama dengan meliberalisasi pendidikan tinggi. “Membiarkan pendidikan generasi muda kita dikuasai asing dan kita hanya menjadi penonton di negeri sendiri,” katanya.

Sebelumnya Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Budi Djatmiko menilai izin penyelenggaraan perguruan tinggi asing di Tanah Air tidak tepat dan akan mengancam keberadaan perguruan tinggi yang sudah ada.

“Kami sepakat tidak menerima, karena bisa `membunuh` perguruan tinggi yang sudah ada,” ujar Budi Djatmiko di Jakarta, Senin (29/01/2018) kemarin.

Hal itu dikarenakan setiap tahun, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi setiap tahunnya hanya sekitar 30,1 persen dan tidak naik-naik.

“Jika perguruan tinggi asing diizinkan, tentu akan berebut padahal APK kita setiap tahun cuma segitunya. Saya kira ini kebijakan yang ngawur atau tidak tepat,” tambah dia.

Menurut dia, yang harus dibenahi adalah perekonomian kita agar APK pendidikan tinggi semakin meningkat setiap tahunnya. Meskipun sebenarnya segmennya berbeda, yakni mahasiswa dari kalangan menengah atas.

Baca Juga :   Asia School of Business Meluncurkan Ajang Perdana "ASB101K Entrepreneurship Competition"

“Orang kuliah keluar negeri, tujuannya bukan hanya perguruan tingginya saja. Tetapi ingin merasakan pengalaman di luar negeri, jadi bukan semata-mata tujuannya untuk kuliah di perguruan tinggi itu,” jelas dia.

Budi mengaku khawatir jika perguruan tinggi asing diperbolehkan beroperasional, maka perguruan tinggi tingkat atas akan memangsa pasar perguruan tinggi menengah, perguruan tinggi menengah akan memangsa pasar perguruan tinggi kecil.

“Perguruan tinggi kecil yang menjadi korban, karena akan kehilangan pasar,” katanya.

Kecuali jika perguruan tinggi asing itu memang diperuntukkan bagi warga negara asing yang ingin menuntut ilmu di Tanah Air bukan untuk mengambil pasar perguruan tinggi di Tanah Air.

“Menurut saya, sebaiknya pemerintah fokus pembenahan kualitas perguruan tinggi negeri (PTN). Kasih bantuan sebanyak-banyaknya untuk riset. Biarkan perguruan tinggi swasta (PTS) mencari uang sendiri dengan diperbolehkan menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya. Tentunya tanpa mengorbankan kualitas,” tambahnya.

Kemristekdikti akan membuka peluang perguruan tinggi asing untuk beroperasional di Tanah Air. Sejumlah perguruan tinggi kelas dunia menyatakan ketertarikannya untuk beroperasi di Indonesia seperti University of Cambridge, Melbourne University, Quensland, National Taiwan University, hingga sejumlah kampus di Timur Tengah menyatakan ketertarikannya.

Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan akan ada sekitar lima hingga 10 perguruan tinggi asing yang bisa beroperasi mulai pertengahan 2018. (Red)

Photo Credit : Telegraf/Koes W. Widjojo


Edo W.

close