Telegraf – Konflik geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah kembali mengguncang pasar energi global. Ketegangan yang melibatkan negara-negara produsen minyak utama mendorong lonjakan harga minyak mentah dunia, yang dalam sebulan terakhir bertahan di kisaran USD100 per barel. Kondisi ini langsung berdampak pada negara-negara importir energi, termasuk Indonesia.
Sebagai negara yang kini bergantung pada impor minyak, Indonesia menghadapi tekanan berlapis. Kebutuhan minyak nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik masih berada di bawah 600.000 barel per hari. Ketimpangan ini membuat Indonesia sangat rentan terhadap gejolak harga global, terutama di tengah konflik internasional yang belum menunjukkan tanda mereda.
Kenaikan harga minyak dunia tidak hanya dipicu oleh gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah, tetapi juga kekhawatiran pasar terhadap stabilitas jalur distribusi energi global. Risiko terhadap jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz memperbesar potensi gangguan suplai, sehingga mendorong harga semakin tinggi.
Dampaknya terasa langsung pada sektor energi nasional. PT Pertamina (Persero) menjadi pihak yang berada di garis depan dalam menahan lonjakan harga tersebut, terutama karena pemerintah tetap menjaga harga BBM bersubsidi agar tidak naik di dalam negeri. Kebijakan ini membuat Pertamina harus menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga jual kepada masyarakat.
Wakil Sekretaris Jenderal I Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Aryo Wibowo menilai bahwa situasi global saat ini memperlihatkan lemahnya ketahanan energi nasional. Ketergantungan pada impor membuat Indonesia tidak memiliki ruang yang cukup untuk meredam dampak eksternal.
“Ketika konflik global terjadi dan harga minyak melonjak, kita tidak punya bantalan yang kuat karena produksi dalam negeri terus menurun,” ungkapnya dalam webinarr bertajuk Stabilitas harga BBM ditengah konflik Geopolitik di Jakarta, Rabu (29/4).
Selain tekanan harga, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turut memperbesar beban impor energi. Kombinasi kedua faktor tersebut membuat biaya pengadaan BBM melonjak signifikan, sementara penyesuaian harga di dalam negeri tetap dibatasi.
Pakar energi dari ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menilai bahwa kondisi ini mencerminkan pergeseran beban subsidi dari negara ke badan usaha. Menurutnya, dalam situasi fiskal yang terbatas, pemerintah cenderung menahan kenaikan harga BBM dan mengandalkan Pertamina untuk menyerap tekanan tersebut.
“Secara ideal subsidi adalah tanggung jawab negara. Namun dalam kondisi sekarang, beban itu bergeser ke Pertamina karena ruang fiskal terbatas,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa tekanan berkepanjangan dapat berdampak pada keberlanjutan keuangan perusahaan, terutama dalam menjaga arus kas di tengah tingginya biaya impor energi.
Di tingkat global, konflik Timur Tengah diperkirakan masih akan menjadi faktor utama volatilitas harga energi sepanjang tahun ini. Ketidakpastian geopolitik, ditambah dengan potensi eskalasi konflik, membuat pasar minyak berada dalam tekanan tinggi.
Bagi Indonesia, kondisi ini menjadi pengingat pentingnya mempercepat penguatan ketahanan energi nasional, termasuk peningkatan produksi dalam negeri serta diversifikasi sumber energi. Tanpa langkah strategis tersebut, gejolak geopolitik global akan terus menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi domestik.
