Telegraf – Hari ini masyarakat telah menyadari bahwa keberadan partai-partai politik hanya menambah barisan oligarki yang menjadi parasit dalam negara, jauh dari kepentingan rakyat. Para politisi hanya menjadikan partai dan lembaga legislatif dan eksekutif sebagai jenjang karir politik untuk mengejar keuntungan pribadi. Oleh karena itu partai-partai baru jangan menjadi atomisasi politik yang hanya mereproduksi koruptor. Hal ini disampaikan oleh Sosilog UGM, Arie Sudjito seusai Focus Group Discussion (FGD) di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/04/2026).
“Rakyat sudah muak dan tidak membutuhkan partai-partai baru yang berorientasi masuk parlemen dan menjadi rent-seeker menyasar subsidi pemerintah. Mereka bukan memperjuangkan kepentingan rakyat tapi menjadi barisan oligarki koruptor baru,” tegas sosiolog UGM ini.
Wakil Rektor Universitas Gadjahmada (UGM) ini menjelaskan bahwa partai politik tidak pernah memberdayakan masyarakat bahkan memproduksi masalah baru menjadi beban rakyat.
“Tidak ada korelasi positif dalam program-program kapasitas building dan jaringan partai. Rakyat lebih sering menjadi barang dagangan proyek-proyek politik, tidak pernah menjadi pemberdayaan politik dan ekonomi yang seharus menjadi tugas partai-partai,” ujarnya.
Dalam FGD yang dihadiri aktivis, anggota partai, akademisi, wartawan dan kaum profesional itu Ari Sudjito menegaskan telah terjadi kemerosotan kualitas demokrasi akibat penyimpangan dalam sistim demokrasi itu sendiri.
“Berapa biaya sosial yang harus kita bayarkan pada saat demokrasi mengalami perapuhan luar biasa. Sebagai peristiwa politik, ini tidak bisa dianggap ringan karena mempunyai implikasi pada cara kita merumuskan strategi Indonesia ke depan. Suka tidak suka, kita harus mengatakan bahwa demokrasi sekarang ini mengalami kemerosotan. Di tengah krisis politik ekonomi global dengan resiko di tingkat nasional dan lokal, kita harus bisa mencegah agar demokrasi tidak semakin memburuk,” ujarnya.
Mendesak Politik Masyarakat Sipil
Arie Sudjito mendesak agar politik masyarakat sipil harus segera melakukan evaluasi besar dan segera mengkonsolidasikan diri.
Gerakan masyarakat sipil Indonesia pasca reformasi memang harus diakui berhasil mendorong pembangunan demokrasi. namun mengalami kesulitan manakala institusi politik terbangun dan ketika lembaga representasi mengalami formalisasi.
Capaian-capaian saat ini menurutnya terlalu mentolerir hal-hal yang transaksional dan tidak keras menghadapi beberapa agenda yang memang harus didisiplinkan.
“Hari ini kita menyaksikan reproduksi militerisasi. Dua dekade berlangsung telah menghadirkan perangkat tata kelola pemerintahan, instrumentalisasi politik bercorak liberal, yang tidak berkorelasi positif dengan bangunan masyarakat sipil yang berorientasi citizenship,” paparnya.
Kemerosotan kualitas demokrasi menurutnya juga menjadi tanggung jawab masyarakat sipil yang juga semakin rapuh, persis ketika energi kekuatan demokrasi terkesima menyaksikan negara berdandan yang tidak berkesudahan kembali memangsa rakyatnya.
“Kita dipaksa untuk memaklumi situasi hingar bingar merayakan demokrasi semu dan secara sistematik demokrasi digrerogoti olh Oligarki dan dinasti, dimana-mana. Gelaran ironi, paradoks demokrasi saat ada teror, penangkaan aktifis, ragam penyumbatan saluran kritik.
“Saya masih lega, ketika rakyat masih punya ruang untuk melawan lewat Tiktok. Walaupun individual, namun masif dan menggedor institusi formal yang selalu berusaha menutupi kebenaran,” ujarnya.
