Telegraf – Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya kepemimpinan perempuan dalam memperkuat kemandirian masyarakat dan resiliensi nasional melalui Dialog Nasional dan Lokakarya yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA.
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Perempuan Internasional 2026 sekaligus menyambut Hari Kartini, dengan tujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong peran strategis perempuan sebagai pemimpin di berbagai bidang.
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menyatakan bahwa perempuan memiliki posisi penting dalam pembangunan berbasis masyarakat. Menurutnya, penguatan resiliensi nasional harus dimulai dari tingkat akar rumput dengan pendekatan yang inklusif.
“Resiliensi yang kuat hanya bisa terwujud jika perempuan ditempatkan sebagai pemimpin, pengambil keputusan, dan penggerak perubahan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan. Ia menekankan perlunya ekosistem yang mendukung keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan, baik di sektor formal maupun informal.
“Perempuan harus memiliki ruang, akses, dan legitimasi untuk berperan dalam pengambilan keputusan,” kata Veronica.
Ia juga menyoroti peran perempuan dalam situasi krisis, mulai dari pengelolaan sumber daya keluarga hingga respons awal terhadap bencana. Namun, menurutnya, peran tersebut masih perlu diperkuat melalui kebijakan yang lebih responsif gender.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemen PPPA mendorong sejumlah program, antara lain Kebun Pangan Perempuan untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga serta pengembangan layanan perawatan berbasis komunitas guna mengurangi beban kerja ganda perempuan.
Sementara itu, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Irene Umar, menilai sektor ekonomi kreatif dapat menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan perempuan.
“Usaha kreatif yang dipimpin perempuan mampu mendukung stabilitas ekonomi keluarga dan komunitas,” ujarnya.
Dari sisi kependudukan, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun resiliensi nasional, dengan perempuan sebagai penggerak utamanya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto, menambahkan bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai aktor utama dalam memperkuat ketangguhan sosial dan ekonomi masyarakat.
Dukungan internasional juga disampaikan oleh Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, yang menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan global guna menghasilkan respons yang inklusif terhadap berbagai tantangan dunia.
Dalam dialog tersebut, disimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun resiliensi sosial. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap sumber daya dan minimnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menyatakan bahwa penguatan resiliensi nasional harus berbasis pada kapasitas sosial masyarakat, dengan perempuan sebagai penggerak utama dalam kesiapsiagaan dan pemulihan bencana.
Dialog Nasional dan Lokakarya ini diharapkan dapat memperkuat komitmen lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan dalam mendorong kepemimpinan perempuan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
