Telegraf, Jakarta – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mendukung penuh gaya kepemimpinan Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono yang komunikatif. Cara pendekatan Soni dalam berkomunikasi dengan para pimpinan dan anggota DPRD sangat membantu dalam melancarkan proses kebijakan anggaran di DKI.
“Soni sosok yang bagus, orangnya komunikatif tapi jangan diartikan negatif lho, sehingga kita (DPRD,red) ada rasa saling menghargai, ini yang paling penting,” ujar Muhammad Taufik di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/11/2106)
“Pak Soni ini, menurut saya baik, baik sekali mencairkan suasana. Sehingga memudahkan kita dalam bekerja,” tandas politisi Gerindra ini menegaskan pandangannya tentang sosok Soni Sumarsono.
Menanggapi kemungkinan pembahasan APBD perubahan 2016 yang saat ini sedang dibahas antara DPRD dengan Pemprov DKI, Taufik yakin dengan gaya kepemimpinan Soni yang komunikatif, proses persetujuan akan berjalan mulus. “Saya kira akan tepat waktu, sesuai dengan waktu yang kita sepakati,” katanya.
Tak hanya DPRD, lanjut Taufik dirinya mendengar sejak Soni dipercaya menjabat Plt Gubernur DKI Jakarta, kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lebih bergairah. “Dari pantauan sidang-sidang rapat kemarin, di Banggar dan di komisi-komisi beda sekali gairahnya, ada rasa terbuka dari mereka untuk menyampaikan sesuatu,” katanya.
Menurut Taufik gaya kepemimpinan Soni yang komunikatif seperti ini mesti dijalani terus.
Pandangan sama disampaikan Wakil Ketua DPRD asal Partai PPP, Abraham Lunggana. Politisi yang akrab disapa Haji Lulung ini mengaku sosok Soni didukung oleh rekan-rekannya DPRD. “Beliau sangat top banget,” kata Haji Lulung sambil mengacungkan dua jarinya.
Komunikasi positif yang dibangun Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono membuahkan hasil dengan disetujuinya hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap APBD Perubahan (APBD-P) 2016 oleh Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta.
Dengan demikian, anggaran APBD-P DKI Jakarta tahun 2016 sebesar 62,91 triliun sudah dapat diproses dan dicairkan.
“Sudah disetujui antara banggar dan eksekutif. Kita persilakan ditindaklanjuti sampai bisa dicairkan,” ujar Triwisaksana, Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta saat memimpin rapat evaluasi Kemendagri terhadap APBD Perubahan 2016, Selasa (8/11).
Meski begitu, Tri menegaskan ada sejumlah catatan yang akan dilampirkan nantinya. Salah satunya nominal anggaran yang tidak sama dengan penetapan anggaran yang diajukan ke Kemendagri.
“Kami minta kirim surat berupa catatan agar diganti semestinya, mungkin ada salah ketik atau seperti apa,” katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, setelah ini, yang akan dilakukan adalah migrasi data dari sistem e-budgeting ke sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD). Selanjutnya masing-masing SKPD sudah dapat membuat surat penyedian dana (SPD) agar bisa dicairkan.
“Ini bisa dilaksanakan selama tiga hari setelah itu silakan SKPD mencairkan apalagi sudah tinggal 1,5 bulan,” tandasnya. (Red)
Foto : Plt. Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono. | Hafizh
