Telegraf— Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menegaskan pentingnya pengembangan instrumen baru dalam pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Ia menyoroti perlunya pendekatan alternatif dalam penilaian kredit, tidak hanya berbasis agunan konvensional, tetapi juga mengandalkan hak kekayaan intelektual dan prospek aktivitas ekonomi berbasis media sosial dan monetisasi jasa.
“Industri kreatif bisa memanfaatkan intelektual properti sebagai elemen untuk menggantikan agunan, serta menilai prospek aktivitasnya bukan hanya dari riwayat kredit, melainkan dari aktivitas di media sosial dan pemanfaatan jasa yang bisa dimonetisasi,” kata Mahendra dalam Konferensi Nasional dengan judul ” Peningkatan Nilai Tambah Ragam Keunggulan Daerah Melalui Sinergi Hilirisasi Agrikultur, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Mendukung Peluang Pendalaman Pasar Sektor Jasa Keuangan , Senin (28/4).
Lebih lanjut, Mahendra mengungkapkan bahwa OJK telah mengesahkan konsep agregasi jasa keuangan, yang memungkinkan pelaku industri kecil memperbesar volume usaha mereka melalui intermediary baru. “Ini adalah instrumen-instrumen baru yang melengkapi ekosistem pembiayaan, yang bisa menjadi disrupsi positif yang dibutuhkan industri kreatif, dan ke depan bisa meluas ke sektor lainnya,” ujarnya.
Mahendra juga menekankan bahwa OJK saat ini sedang merumuskan berbagai peraturan dan kebijakan untuk memperkuat dukungan terhadap sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan UMKM. “Kami berharap bapak-ibu sekalian bisa menganalisis dengan tajam elemen apa yang harus dipenuhi untuk membangun ekosistem pembiayaan yang lebih inklusif, terutama bagi sektor-sektor yang belum optimal mendapatkan akses dari lembaga jasa keuangan konvensional,” tambahnya.
Terkait kondisi perekonomian global, Mahendra menegaskan bahwa hingga kini OJK belum merevisi proyeksi pertumbuhan kredit nasional yang dipatok di kisaran 9% hingga 11% pada tahun ini. “Sampai saat ini, berdasarkan dialog dan update dari lembaga keuangan, kami belum memperoleh prakiraan adanya pertumbuhan yang lebih rendah,” jelasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun rantai pasok pembiayaan yang solid, mulai dari produsen hingga ke pasar, untuk memastikan bahwa akses terhadap pembiayaan benar-benar efektif dan berkelanjutan. Mahendra menambahkan bahwa meskipun akses infrastruktur mempengaruhi kelancaran pasar, daerah terpencil tetap berpeluang mendapatkan pembiayaan berkat kemajuan layanan keuangan digital.
“Kondisi infrastruktur yang tidak merata tidak boleh menjadi alasan pembatasan akses pembiayaan. Saat ini, dengan pendekatan digital, proses analisis dan pemberian kredit dapat dilakukan secara online, tanpa harus bertatap muka,” katanya.
Mahendra menutup dengan harapan bahwa seluruh pihak, termasuk kantor-kantor OJK di daerah, dapat berperan aktif dalam memperkuat ekosistem pembiayaan berbasis potensi lokal, sehingga perekonomian nasional tetap tumbuh di tengah tantangan global.
