TELEGRAF – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan catatan terhadap rencana pengadaan susu ikan dalam memenuhi kebutuhan pada program makan bergizi gratis Presiden dan Wapres Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Anggota Komisi IX DPR, Arzeti Bilbina menilai, pemerintah harus melakukan riset mendalam tentang keamanan produk susu ikan. Menurut dia, banyak orang, terutama anak-anak justru memiliki alergi bawaan terhadap produk dengan protein tinggi seperti ikan.
“Memang diperlukan kajian lebih lanjut karena produk minuman konsentrat ikan ini relatif baru dan belum memiliki definisi yang baku dalam standar pangan internasional. Jadi, butuh standardisasi dan regulasi mengenai komposisi dan proses pembuatannya,” kata Arzeti dalam keterangannya, Rabu (11/09/2024).
Rencana kebijakan susu ikan mencuat usai PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food mengumumkan rencana alternatif pengadaan susu dalam program makan bergizi gratis. Hal ini didasarkan pada masih belum cukupnya produksi dan stok susu sapi di Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, tanpa program makan bergizi gratis, kebutuhan susu nasional mencapai 4,3 juta ton per tahun. Sebanyak 22,7% di antaranya masih dipenuhi melalui kebijakan impor. Sedangkan pada program makan bergizi gratis menyasar 82,9 juta anak sekolah, balita, dan ibu hamil.
“Perlu diperhatikan juga mengenai faktor alergi ketika mengonsumsi produk minuman dari ikan,” ujarnya.
Arzeti menilai anak-anak yang alergi protein tinggi bisa timbul gejala ringan seperti gatal-gatal hingga reaksi yang lebih berat seperti anafilaksis.
Program Makan Bergizi dan Susu Gratis yang digagas Prabowo bertujuan untuk menurunkan angka stunting Indonesia yang cukup tinggi yaitu 21,5% pada 2023. Stunting adalah gangguan pertumbuhan akibat asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama. Salah satu yang dapat mengatasi masalah stunting dengan peningkatan konsumsi ikan.
Meski demikian, Arzeti mengklaim, DPR akan mendukung pemerintah dalam pengadaan susu ikan jika sudah melalui proses riset yang mendalam. Program ini berpotensi mengembangkan sejumlah usaha kecil; termasuk pilot project susu ikan yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Koperasi dan UKM di Indramayu, tahun lalu.
“Tidak kalah penting, kita harus memikirkan kelangsungan ekosistem laut, terutama jika peningkatan permintaan susu ikan dapat menyebabkan overfishing dan kerusakan lingkungan,” tandasnya.
