Telegraf – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemulihan ekonomi global saat ini berlangsung tidak mulus dan mudah.
Menurutnya, berbagai negara tengah dihadapkan pada risiko konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang telah memicu kenaikan harga komoditas energi dan pangan di level global.
“Ini menciptakan beban tambahan dari gangguan rantai pasok yang menyebabkan aktivitas ekonomi melambat,” katanya dalam talkshow Neraca Komoditas di acara LNSW Fest 2022, Senin (30/05/2022).
Ia menjelaskan, lonjakan harga komoditas energi dan pangan telah menyebabkan meningkatnya inflasi. Untuk meredam inflasi beberapa bank sentral di negara maju mengambil langkah dengan melakukan pengetatan kebijakan moneter yang lebih tinggi dan cepat.
Pengetatan kebijakan moneter, menjadi risiko yang patut diwaspadai dan dikelola dengan hati-hati oleh semua sistem keuangan dan lembaga keuangan. Bahkan risiko ini pun turut menghampiri Indonesia.
“Secara global, perekonomian dunia saat ini menghadapi tingkat yang sangat berbeda, inflasi yang tinggi, tingkat suku bunga yang tinggi, pengetatan kebijakan moneter dan likuiditas serta prospek melemahnya pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Bagi Indonesia sendiri, menurut dia, meskipun inflasi masih tetap terkendali dalam batas yang dapat dikendalikan, namun fenomena ekonomi di level global perlu diwaspadai.
Selain terjaganya momentum pemulihan ekonomi dalam negeri, sisi keseimbangan eksternal juga menunjukkan ketahanan yang lebih tenang dengan neraca perdagangan yang mencatat surplus tinggi sepanjang waktu.
“Tetapi kita harus sangat mewaspadai risiko ekonomi global yang meningkat ini, ekspektasi kenaikan suku bunga, serta pengetatan likuiditas pasti akan berimplikasi signifikan terhadap volatilitas sektor keuangan,” paparnya.
Menurut Sri Mulyani, sektor keuangan Indonesia tengah menghadapi disrupsi dan inovasi dalam hal ini berkaitan ekonomi digital dan keuangan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari pesatnya implementasi teknologi digital di Indonesia sehingga dapat menciptakan peluang yang besar untuk jasa keuangan.
“Namun di sisi lain, pemerintah juga perlu terus memperkuat pengawasan, dan juga perlindungan konsumen,” tegasnya.
Data Mc Kinsey menyebutkan, percepatan digital selama pandemi setara dengan tiga tahun adopsti teknologi. Bahkan transformasi digital ini diprediksi akan terjadi secara signfikan sehingga berdampak luas bagi perekonomian dan pemerintah serta masyarakat luas. Ekonomi digital di Indonesia juga diproyeksikan akan tumbuh secara eksponensial.
Berdasarkan laporan Southeast Asia, ekonomi digital Indonesia tumbuh 49% dari US$ 47 miliar pada tahun 2020 menjadi US$ 70 miliar di tahun lalu. Kenaikan ini juga dipicu anak usia produktif di Indonesia yang besar.
“Akselerasi transformasi digital diprediksi akan terus meningkat dan akan mencapai US$ 146 miliar tahun 2025. Ini tentu merupakan nilai atau volume tertinggi dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya. Kedua, dengan tumbuhnya kesadaran dalam mewujudkan masa depan yang berkelanjutan, membuka peluang bagi sektor jasa keuangan,” pungkasnya.
