Telegraf – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bakal melakukan intercept atau mengintervensi apabila tidak ada percepatan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) di daerah. Langkah ini akan dilakukan apabila upaya percepatan tidak membuahkan hasil.
“Kalau tidak juga berjalan, kami memang mempertimbangkan intercept. Artinya karena setiap bulan Kementerian Keuangan mentransfer ke daerah, terutama dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), kita akan mengatakan kalau memang tidak bisa mengeksekusi, ya kita langsung melakukan (intercept),” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers perkembangan PPKM, Rabu (21/07/2021).
Sri Mulyani memberi contoh untuk anggaran vaksinator yang mencapai lebih Rp 6 triliun. Saat ini vaskinasi digalakkan dengan memobilisasi TNI-Polri dan bidan-bidan Keluarga Berencana (KB).
“Nah ini kami akan meng-intercept anggarannya. Kalau TNI-Polri melakukan per daerah, maka nanti langsung kita potongkan dari anggaran yang seharusnya kita transfer ke daerah karena sudah digunakan untuk tenaga vaksinator, terutama dari TNI-Polri maupun dari bidan di BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional),” terangnya.
Dikatakan Sri Mulyani, langkah-langkah percepatan akan terus diperbaiki agar tidak terjadi ironi. Menurut dia, anggarannya ada tetapi kegiatannya tidak terjadi lantaran tidak ada pengambilan keputusan akibat kekhawatiran dan proses berbelit-belit.
Photo Credit: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani paparkan aksi pencegahan korupsi di bidang keuangan negara. FILE/KLI/Agus
