Telegraf – Dengan sejumlah pertimbangan, akhirnya pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak permohonan pengesahan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2021-2025 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang diketuai oleh Moeldoko sebagai Ketua Umum.
Penolakan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dan atau verifikasi yang dilakukan oleh Kemenkumham terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi.
Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, penolakan tersebut menunjukkan sikap pemerintah tetap obyektif dalam menyikapi dualisme kepemimpinan yang ada di Partai Demokrat.
Karyono menambahkan, sikap pemerintah yang menolak permohonan pengesahan kepengurusan DPP Partai Demokrat hasil KLB telah menggugurkan tudingan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa Moeldoko menggunakan kekuasaan istana untuk mengambil-alih kepemimpinan Demokrat.
Ia menambahkan bahwa tudingan kubu AHY yang menyebut istana terlibat dalam pengambil-alihan kepemimpan Demokrat terlalu lemah. Tudingan keterlibatan istana yang hanya didasarkan pada asumsi yang menghubungkan posisi Moledoko sebagai kepala Kantor Staf Presiden (KSP) cenderung gegabah.
Dengan ditolaknya permohonan pengesahan kepengurusan DPP Partai Demokrat hasil KLB oleh Kemenkumham mengafirmasi netralitas pemerintah dan membuktikan Moeldoko tidak menggunakan pendekatan kekuasaan untuk kepentingan politik pribadi.
Oleh karena itu, dengan adanya keputusan Kemkumham ini, kubu AHY semestinya meralat dan mencabut pernyataan sebelumnya yang berkaitan dengan tudingan ke pihak istana.
“Keputusan Kemenkumham ini mematahkan semua tuduhan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap pemerintah. Sebaiknya kubu AHY mencabut pernyataan sebelumnya,” kata Karyono melalui keterangannya, Jumat (02/04/2021).
Lebih lanjut, Karyono mengatakan, jika kubu AHY tidak meralat dan mencabut pernyataan yang menyudutkan Moeldoko dan pemerintah, dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah. Hal ini bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap kubu AHY.
“Dengan keputusan Kemenkumham ini sebaiknya ditindaklanjuti kubu AHY dengan meralat pernyataan sebelumnya agar tidak menimbulkan fitnah,” pungkasnya.
Photo Credit: Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Jenderal (Purn) Moeldoko yang juga sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). ANTARA/Endi Ahmad
