Telegraf – Menteri BUMN Erick Thohir diminta tak hanya melakukan bersih-bersih di Asabri dan Garuda saja. Tapi juga di Perusahaan Listrik Negara (PLN).
“Meminta bersih-bersih di tubuh PLN atas dugaan manipulasi pengalihan SUTET Cikupa-kembangan yang sudah menyimpang dari Perpres No.60 Tahun 2020, tanggal 16 April 2020,” kata Direktur Againts Corruption & Discrimination (GACD) Andar Situmorang, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (11/02/2021).
“Kita minta basmi kebobrokan di PLN, Menteri BUMN jangan hanya bersih-bersih di Asabri dan Garuda, PLN juga harus dibersihkan,” imbuhnya.
GACD sendiri mengugat Menteri BUMN, Direktur Utama (Dirut) PLN hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Penyebabnya, proyek pembangunan Tol Listrik Saluran Udara Tegangan Eksta Tinggi (SUTET) 500 KV Kembangan-Cikupa-Balaraja yang sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020, tak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Gugatan terdaftar dengan Nomor 03/PDT.GBTH.PLW/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 4 Januari 2021.
Dalam sidang perdana gugatan yang digelar Kamis, para tergugat tak hadir. Hanya kuasa hukum Dirut PLN secara pribadi yang menghadirkan persidangan.
Padahal, kata Andar pihaknya menggugat jabatan, bukan individu secara pribadi.
“(Menteri) BUMN selaku tergugat juga tidak hadir dan Presiden selaku turut tergugat juga tidak hadir,” terangnya.
Andar menyesalkan ketidak hadiran mereka. Terlebih, pemanggilan Pengadilan kepada Menteri BUMN, Dirut PLN dan Presiden, telah dilayangkan dan dilaksanakan sesuai kepatutan.
Lebih lanjut, Andar pun menjelaskan mengapa dirinya turut menggugat Jokowi, yang diakuinya sebagai presiden yang ia pilih.
“Agar Presiden dapat melihat langsung kinerja PLN,” tandasnya.
Photo Credit: Menteri BUMN juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN Erick Thohir. FILE/Dok/Ist. Photo/Telegraf
