Telegraf – Kemajuan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat akan sangat bergantung pada seberapa besar pasokan listrik guna memacu aktivitas bisnis dan investasi di dalam negeri. Pemerintah terus berupaya mewujudkan hal tersebut dengan membangun infrastruktur ketenaga listrikan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional memiliki dampak hukum langsung.
Hal tersebut diungkapkan oleh Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah dalam diskusi dengan tema “Tol Listrik untuk Siapa?”, di Jakarta, Selasa (9/2).
Ia juga mengungkapkan sejauh ini pelaksanaan proyek infrastruktur ketenagalistrikan kerap tersendat di tingkat pemerintah daerah. “Daerah juga seharusnya berkolabprasi dengan PT PLN (Persero), bukan berkompetisi antardaerah. Masalah yang dihadapi PLN dalam menjalankan programnya selalu tersendat di lapangan,” tutur Trubus.
Lanjutnya pembangunan gardu-gardu induk listrik yang tersebar di level otonomi yang berbeda harus dilakukan PLN berkoordinasi dengan masing-masing kepala pemerintahan di daerah. Akibatnya, rencana pembangunan membutuhkan waktu panjang di fase koordinasi dengan pemda dan masyarakat setempat.
“Sejauh ini banyak kepala daerah yang kurang peka dengan rencana pembangunan sistem transmisi listrik yang terintegrasi, walau pun ada juga yang responsif. Pemerintah pusat bisa menarik kewenangan pemda terkait proyek infrastruktur listrik itu melalui regulasi Omnibus Law,” kata Trubus.
Sementara itu Pakar Hukum Universitas Indonesia Harsanto Nursadi mengatakan kurangnya solialisasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) kepada masyarakat, sehingga terjadi silang sengketa pembangunan SUTET 500 kV Balaraja antara PLN dengan warga sekitar.
“PLN sudah selayaknya berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah (pemda) untuk mensosialiasikan RUPTL kepada khalayak umum, sehingga masyarakat mengerti tentang maksud dan tujuan pembangunan infrastruktur kelistrikan sebagai Proyek Strategis Nasional,” papar Harsanto.
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna juga mengatakan, saat ini PLN sudah melakukan pemetaan untuk posisi pembangkit dan jalur distribusi listrik di setiap wilayah. Dalam pemetaannya seharusnya PLN bisa lebih transparan dalam bersinergi dengan pemda. “Pemetaan ini hanya PLN yang mengetahui dan belum disosialisasikan,” ungkap Yayat.
Photo Credit: Petugas PLN sedang melakukan pengecekan gardu listrik/Doc/Ist
