Telegraf – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menangah ( Kemenkop UKM) mencatat, per 21 September 2020, Bantuan Presiden (Banpres) Produktif telah tersalurkan kepada 5,9 juta penerima. Anggaran yang terserap mencapai Rp 14 triliun dari pagu Rp 22 triliun.
“Per 21 September 64,5 persen sudah terserap dengan nilai Rp 14 triliun lebih kepada 5,9 juta orang, Insyaallah besok (23/9/2020) akan tersalur kepada 1,7 juta penerima dengan nilai Rp 4,2 triliun, ini kalau terserap besok maka sudah tersalurkan sebesar 72,85 persen,” kata Staf Khusus Kemenkop UKM Riza Damanik, Selasa (22/9/2020).
Kemkop UKM menargetkan pada 30 September 2020 banpres bisa disalurkan kepada 1,4 juta penerima senilai Rp 3,5 triliun. Sehingga secara keseluruhan, target penyaluran banpres kepada 9,1 juta pelaku usaha mikro dan ultra mikro bisa tercapai di akhir September ini.
“Di akhir 30 September target kami 1,4 juta penerima lagi dengan nilai Rp 3,5 triliun untuk kita distribusikan pada tahap awal Banpres Produktif yaitu 9,1 juta penerima. Setelah September kami akan konsentrasi untuk selanjutnya untuk 12 juta penerima di program yang sama,” terangnya.
Dia mengklaim bahwa program Banpres Produktif untuk pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebesar Rp 2,4 juta sukses penyalurannya. Tujuan banpres untuk membantu pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang unbankablebisa menjadi bankable, sehingga ke depannya pelaku usaha yang unbankablebisa mendapatkan akses pembiayaan dengan mudah.
Sementara Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Supari menyampaikan, hingga pertengahan September 2020 ini, pemerintah melalui bank penyalur BRI sudah menyalurkan Banpres Produktif untuk 2 juta pelaku usaha kecil dan mikro.
“Sampai hari ini sudah hampir 2 juta, BRI ambil peran yang cukup signifikan karena BRI punya data, jaringan yang bisa bantu Kemenkop kumpulkan data. Lalu sudah disiapkan validasi 3 juta calon penerima lagi, sampai September untuk mengejar target 9,1 juta itu,” katanya.
Supari mengungkapkan, dari pemetaan yang dilakukan petugas BRI di seluruh Indonesia, sedikitnya terdapat 3,4 juta usaha mikro yang belum terjangkau perbankan atau rata-rata saldonya di bawah Rp 2 juta. Adapun syarat bagi pelaku usaha UMKM untuk menerima Banpres Produktif antara lain Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (NIK), bagi pelaku usaha mikro yang memiliki alamat KTP dan domisili usaha yang berbeda, bisa melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).
Selain itu tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau Kredit Usaha Rakyat (KUR), memiliki usaha mikro, bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.
Photo Credit: Pemerintah dinilai perlu memprioritaskan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam pemulihan ekonomi. Hal ini karena sektor UMKM bisa memberikan efek berganda atau multiplier effect kepada masyarakat, termasuk dalam menciptakan permintaan. VOI/Angga Nugraha
