Telegraf – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya daerah yang menganggarkan penanganan Covid-19 secara tidak masuk akal, padahal daerah tersebut tidak terlalu terdampak pandemi corona atau jumlah warga yang terinfeksi sedikit. Dari temuan KPK terungkap pemimpin daerah tersebut maju kembali dalam Pilkada 2020.
“KPK juga melakukan telaah terhadap dana-dana refocusing yang kemarin, yakni kepala daerah menganggarkan dengan pertimbangan apakah daerah tersebut akan melakukan Pilkada atau tidak. Karena kita menemukan di beberapa wilayah yang sangat tidak masuk di akal. Korban Covid-nya sedikit tapi refocusingnya sangat tinggi. Ternyata itu para petahana yang akan maju juga,” kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (09/09/2020).
Lili tidak menyebut secara rinci kepala daerah yang “bermain” dengan refocusing anggaran Covid-19. Lili hanya menyebut daerah tersebut berada di wilayah provinsi Jawa Timur. Dikatakan, KPK telah menegur kepala daerah tersebut agar menormalkan kembali anggarannya. Hal ini, untuk mencegah praktik tersebut mengarah ke pidana korupsi.
“Kita tidak bisa sebut kabupatennya yah, tapi yang pasti itu di wilayah Jatim. Kita sudah menegur dan mengingatkan agar dinormalkan dan diwajarkan karena kita tidak ingin ini mengarah kepada pidana, lebih bagus dicegah,” katanya.
Dari temuan itu, KPK mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tidak “bermain” dengan refocusing anggaran. Lili menyatakan, pihaknya terus meminta kepada APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan BPKP untuk mengawasi refocusing anggaran di daerah masing-masing. KPK tak segan menindak jika kepala daerah masih membandel.
“Jika ternyata mereka tetap bandel juga, maka penindakan akan tetap dilakukan dengan tegas,” tegasnya.
Photo Credit: Seorang petugas kebersihan sedang membersihkan gedung KPK. ANTARA
