Ketua Tim Pengawas Covid-19 DPR, Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin, menyatakan penanganan dan pemulihan kesehatan harus diprioritaskan guna menurunkan angka orang yang terpapar virus corona serta menghindari munculnya klaster baru.
“Sampai saat ini belum menunjukkan penurunan jumlah orang yang posisitif terkena virus corona dan telah mencapai lebih dari 106.000 orang,” kata Muhaimin, dalam keterangannya resminya, Selasa (04/08/2020).
Hal itu khususnya terhadap para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan penanganan Covid-19. Apalagi, sejauh ini jumlah dokter maupun tenaga kesehatan yang wafat karena akhirnya terjangkit Covid-19 justru meningkat.
Dijelaskannya, Pemerintah telah menetapkan anggaran belanja negara sebesar Rp 2.739,2 triliun untuk tahun 2020 sebagaimana tertuang alam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2020. Selain itu, ada tambahan belanja untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun.
Dari angka itu, alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan sebesar Rp87,55 triliun; perlindungan sosial sebesar Rp203,90 triliun; pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun; insentif dunia usaha sebesar Rp123,46 triliun; untuk UMKM Rp223,46 triliun; sektor kementerian/lembaga dan pendapatan sebesar Rp 106,11 triliun.
Menurut Wakil Ketua DPR itu, sekalipun Indonesia berada dalam kondisi yang sulit seperti saat ini, semua anggaran tersebut harus dibelanjakan untuk penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Berdasarkan laporan pemerintah, dari total anggaran penanganan Covid-19, sebesar Rp 695,2 triliun, yang terserap atau terealisasi baru 19% atau Rp136 triliun. Hal ini mengharuskan pemerintah melakukan beberapa hal untuk perbaikan.
“Anggaran yang sangat besar harus diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Program jaring pengaman sosial harus menyentuh semua masyarakat terdampak,” katanya.
Selain itu, tingginya potensi pengangguran yang mencapai jutaan orang harus dicarikan solusi melalui berbagai kebijakan yang dapat mengurangi PHK dan membuka lapangan kerja. Hal itu bisa dilakukan melalui program padat karya atau lainnya.
Lebih jauh, akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus diarahkan pada ketahanan dan kedaulatan pangan, penguatan pertanian, serta pendampingan industri kreatif dan UMKM.
Muhaimin juga meminta Pemerintah harus melakukan konsolidasi data. Keenam bidang program penanganan Covid-19 membutuhkan kelengkapan data supaya pogram penanganan Covid-19 dapat tepat sasaran dan tepat pembalanjaan. Terutama pada program jaring pengaman sosial, insentif perpajakan, KUR serta program pemulihan ekonomi nasional secara umum.
“Perbedaan jumlah dan data penerima bantuan di masing-masing kementerian/lembaga, pemerintah propinsi dan kabupaten, harus segera disinkronkan,” ungkapnya.
Ketua Umum DPP PKB itu juga menyatakan, harus dibuatkan mekanisme penyerapan anggaran yang fleksibel, dan menghindari kerumitan birokratis.
“Dilakukan inovasi, membuat terobosan cara-cara baru yang bertumpu pada hasil sehingga mempercepat penyerapan anggaran. Harus optimalisasi teknologi informasi serta digitalisasi layanan,” imbuhnya.
Ditekankannya juga, dalam pengelolaan anggaran secara umum dan anggaran penanganan covid-19, tidak boleh melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah harus tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola anggaran Covid-19.
Photo Credit: Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa DPR sudah hampir menyetujui dengan berat hati Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19). FILE/DOK/IST. PHOTO
