Telegraf, Jakarta – Sebagai salah satu mitra kerja Komisi III DPR RI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) secara rutin mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menjadi kesempatan untuk mendapat masukan dan evaluasi yang menjadi perhatian para anggota dewan, guna meningkatkan kinerja dan mengembangkan organisasi agar menjadi lebih baik lagi.
Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius menghadiri secara langsung RDP dengan Komisi III DPR RI tersebut yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/19) lalu.
Dalam RDP kali ini, dijelaskan secara garis besar oleh Kepala BNPTÂ bahwa ke depan, tantangan yang dihadapi pihaknya semakin berat. “Dinamika radikalisme dan terorisme kini berkembang cepat dengan metode perekrutan yang masif melalui sosial media maupun dengan pola serangan yang kian sulit diprediksi,” tuturnya.
Untuk itu, ia menekankan bahwa tanggungjawab penanggulangan terorisme yang kompleks tidak bisa jika hanya dipikul oleh BNPT semata. Meski sinergi bersama Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah kerap digaungkan BNPT, namun kesadaran masyarakat sendiri juga perlu ikut ditingkatkan.
Menghadapi hal tersebut, kata dia, BNPT selama ini telah membentuk beberapa program yang inovatif, visioner, dan penuh terobosan untuk memecahkan permasalahan radikalisme maupun terorisme dari hulu ke hilir.
“Sejak Juli 2016, BNPT telah menyerahkan kepada Kemendagri daftar mantan teroris, kami serahkan juga kepada Gubernur dan Kepala Daerah hingga mereka tahu persis bahwa ada mantan teroris yang harus dibina bukan dimarjinalkan. Karena sarana kontak seperti aspek ekonomi, pendidikan, semua ada di Pemda. Sehingga Pemerintah Daerah terlibat secara signifikan, hingga RT-RW pun harus berperan,” ujarnya.
