Telegraf, Jakarta – Kepala Suku Besar Wilayah Adat Lapago, Paus Kogoya mengatakan bahwa istana gagal paham dalam mengatasi konflik yang terjadi di Papua dan Papua Barat.
Langkah pihak istana bertemu dengan 61 orang yang mengatasnamakan Papua dinilai tidak akan membawa dampak yang berarti dalam menciptakan perdamaian di bumi Cendrawasih.
“Istana gagal paham sudah. Yang 61 orang itu sama sekali tidak mewakili masyarakat Papua dan Papua Barat. Mereka hanya mengatasnamakan Papua untuk kepentingan pribadi dan segelintir elite politik. Padahal, mereka tidak paham dengan masalah yang terjadi di Papua. Lihat saja poin-poin yang mereka bawa ke istana. Apakah itu solusi? Tidak, itu kepentingan,” ujar Paus Kogoya, Jumat malam (13/09/19).
Purnawirawan TNI yang sangat disegani oleh aktivis Papua Merdeka maupun masyarakat adat Papua itu tidak heran bila banyak oknum yang memanfaatkan momen untuk mendapatkan perhatian pemerintah demi tujuan pribadi atau kepentingan kelompok.
Akan tetapi karena masalah Papua adalah masalah serius yang berkaitan dengan keutuhan NKRI, maka ia mengingatkan agar Presiden Joko Widodo lebih berhati-hati dalam mendengarkan bisikan-bisikan dari orang-orang di sekelilingnya. Apalagi, 61 orang yang diundang ke istana pada Selasa (10/09/2019) lalu, tanpa sepengetahuan gubernur Papua dan Papua Barat.
“Hal seperti ini saya tegaskan tidak boleh lagi dilakukan. Di sana kita memiliki pemerintah yakni Gubernur yang mewakili presiden di daerah atau provinsi. Mereka adalah penyambung lidah dan perpanjangan tangan dari bapak presiden. Saat ini kita dianggap tidak ada pemerintah di sana,” tutur Paus Kogoya.
Menurutnya, agar masalah Papua dapat segera diselesaikan, maka akan lebih baik bila Presiden Joko Widodo datang dan melihat langsung situasi di Papua. Dengan berbicara bersama para kepala suku, tokoh adat, tokoh agama, aktivis Papua Merdeka dan pemerintah daerah, perdamaian di Papua akan terwujud. Tidak ada yang perlu ditakutkan karena masyarakat Papua sangat mencintai Jokowi.
“Persoalan Papua biarlah orang Papua yang menyelesaikan dan penyelesaiannya ada di Papua, bukan di istana. Ingat itu. Kami tunggu presiden Jokowi di Tanah Papua. Tidak perlu takut, kami cinta bapak presiden. Air mata kami bisa menetes hanya dengan mendengar nama Bapak Presiden,” ucapnya.
Paus KogoyaSementara itu, Damiana Takege selaku perwakilan perempuan Papua meminta agar Jokowi menginstruksikan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk menarik kembali pasukan yang diterjunkan ke Papua karena menimbulkan ketakutan bagi masyarakat.
“Kami bagian dari NKRI, kami bukan Timur Tengah, kami Papua, kami Indonesia, harga mati. Papua adalah pelengkap Pancasila. Saya minta dengan segala hormat, tarik lagi pasukan yang sudah diterjunkan itu. Itu bukan solusi tapi malah membuat Papua semakin gaduh dan hancur,” katanya.
Sebelumnya, Jokowi bertemu dengan 61 tokoh dari Papua dan Papua Barat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019) siang.
Dalam pertemuan itu, para tokoh yang terdiri dari pejabat daerah, tokoh adat, tokoh agama, hingga para mahasiswa menyampaikan sembilan permintaan kepada pemerintah pusat, yakni:
1. Pemekaran provinsi 5 wilayah di provinsi Papua dan Papua Barat.
2. Pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua.
3. Penempatan pejabat eselon 1 dan eselon 2 di Kementerian dan Lembaga.
4. Pembangunan asrama nusantara untuk mahasiswa Papua di seluruh kota dan menjamin keamanan mahasiswa Papua.
5. Usulan revisi UU otonomi khusus dalam prolegnas dalam 2020.
6. Menerbitkan Inpres untuk pengangkatan ASN Honorer di tanah Papua.
7. Percepatan Palapa ring Timur Papua.
8. Membentuk lembaga adat perempuan dan anak Papua.
9. Membangun Istana Presiden RI di Ibu Kota Provinsi Papua, Jayapura.
Adapun Gubernur Papua, Lukas Enembe mengaku tidak tahu menahu tentang pertemuan 61 orang Papua yang disebut sebagai tokoh Papua dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Presiden itu.
“Saya tidak tahu tentang pertemuan itu. Dalam kapasitas apa mereka datang bertemu juga saya tidak tahu,” kata Gubernur Enembe saat ditanya media.
Ia menekankan bahwa persoalan di Papua ini bukan persoalan sederhana yang bisa diselesaikan dengan membangun Istana Presiden di Papua atau asrama Mahasiswa Nusantara ataupun pemekaran wilayah seperti yang disampaikan oleh 61 orang tersebut. (Red)
