Telegraf, Bekasi – Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa hari-hari ini sedang diguncang. Sedikitnya terdapat dua ideologi besar yang mencoba untuk menggeser dasar negara, yakni ideologi neokolonialisme dan radikalisme agama. Demikian disampaikan oleh pengamat politik, Karyono Wibowo.
“Khusus untuk radikalisme terbagi menjadi dua. Pertama yang sifatnya statis, artinya hanya sebatas pada pemikiran. Kedua yang sifatnya destruktif, yang sudah pada tahap aksi hingga menghalalkan kekerasan,” katanya pada gelaran Pancasila Festival di Bekasi, Sabtu (31/08/19).
Menurutnya, paham radikal banyak menyasar kaum muda yang masih memiliki kecenderungan perubahan pola pikir. Kondisi ini membuat gerakan radikal kerap menyusup di kampus-kampus dengan berbagai macam kedok.
“Data-data yang ada menggambarkan adanya ideologi radikal di Indonesia. Bahkan sejumlah kampus negeri hingga PNS terpapar paham radikal,” ungkapnya.
“Radikalisme di Indonesia juga sarat akan kepentingan politik yang menungganginya. Hal ini dinilai sangat berbahaya, terlebih jika masyarakat kurang peka dan mawas diri terhadap kepentingan politik yang dibungkus simbol agama,” bebernya.
“Problem utamanya kita kurang dalam literasi, sehingga masyarakat kita gampang terjebak pada simbol-simbol keagamaan,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Analis dan Sinkronisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Ani Purwanti menekankan bahwasanya Pancasila merupakan tanggungjawab seluruh elemen bangsa, yang harus terus dijaga dan ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Pancasila digali dari buminya Indonesia. Mutiara-mutiara Pancasila itulah cerminan masyarakat kita, bukan impor dari luar. Contohnya, masyarakat saling memberikan ucapan selamat saat momen hari raya, adalah cerminan dari sila pertama. Belum lagi budaya gotong royong di masyarakat yang juga wujud dari nilai Pancasila,” katanya.
Indonesia sebagai bangsa yang majemuk juga terwakili oleh Pancasila, sebagai pemersatu. “Pancasila adalah yang menyatukan kita semua yang berbeda-beda ini,” pungkasnya. (Red)
Photo Credit : Pengamat politik yang juga direktur Indonesia Public Intitute, Karyono Wibowo. TELEGRAF
