Telegraf, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) untuk mencontoh strategi permainan sepakbola dalam membumikan kembali Pancasila.
Menurutnya, implementasi Pancasila dari satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya bisa berbeda aplikasinya dan cara memberikan pemahamannya. Lingkungan strateginya sudah jauh berbeda dibandingkan kondisi masa lalu.
“Kita perlu mencontoh strategi total football, jadi semua kementerian dan lembaga supaya bersama-sama bergerak melakukan sosialisasi untuk menanam kembali ideologi Pancasila yang sesuai lingkungan masing-masing. Dengan total football itu, seakan-akan semua lini akhirnya tujuannya satu, yaitu membuat gol dan menang, artinya kembali membumikan Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia,” katanya.
Hal tersebut ia sampaikan usai melakukan audiensi dengan BPIP di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (06/08/19).
Menko Polhukam mengakui dibutuhkan kerja keras untuk mengembalikan Pancasila menjadi satu ideologi bagi bangsa Indonesia dalam perilaku sehari-hari. Karena berbeda dengan masa Orde Baru, kini sistem dan masyarakatnya sudah berbeda.
“Sekarang kan sudah berbeda, masyarakatnya berbeda, generasinya juga berbeda, kemudian sistem informasinya juga sangat canggih sekarang, sehingga banyak tawaran-tawaran ideologi lain yang masuk ke Indonesia. Ini yang menjadi tugas berat kita untuk bisa membendung ideologi lain dan sekaligus memperkuat Pancasila sebagai ideologi negara yang dipahami dan dilaksanakan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Arief P Moekiyat mengatakan bahwa tim dari BPIP telah melaporkan sudah melaksanakan kegiatan, yakni mendorong anak-anak muda yang berprestasi dan mengembangkan dari desa-desa.
Namun, menurutnya, hal tersebut masih kurang karena pengaruhnya di masyarakat masih belum signifikan. Untuk itu, perlu aksi nyata di lapangan dengan simbol-simbol fisik yang akan menarik perhatian masyarakat.
“Oleh karena itu tadi saya sarankan, BPIP punya wewenang mirip seperti Kemenko Polhukam, yaitu mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan bidang ideologi Pancasila, karena itu jangan ragu untuk mengundang seluruh kementerian dan lembaga yang ada bahwa kita harus punya bahasa yang sama, yaitu Pancasila,” tandas Arief. (Red)
