Telegraf, Jakarta – Kepala Badan Kesbangpol DKI Taufan Bakri membocorkan ”bisik-bisik tetangga” mengenai spekulasi jadwal Pilkada DKI pada acara diskusi yang digelar Jaringan Demokrasi Indonesia (JDI) DKI Jakarta, Selasa (23/07/19) bertajuk “Dampak Demokrasi 2019 Terhadap Pembangunan Demokrasi Jakarta”. Pembicara lain dalam diskusi adalah anggota KPU DKI Partono Suminto dan Ketua LSM Masyarakat Jakarta Utara Dedi Iskandar.
Informasi atau isu seksinya seputar Pilkada DKI ke depan jadwalnya akan dimajukan menjadi tahun 2020 bersamaan dengan Pilkada Setentak atau sebaliknya dimundurkan menjadi 2024.
Bersamaan dengan Pemilu Serentak 2024. Bahka jika dimajukan, kabarnya anggaran Pilkada DKI 2020 ratusan miliar rupiah sudah menjadi bahan perbincangan dan dipersiapkan.
Pilkada terakhir di DKI pada 2017. Mengacu ke aturan normal, mestinya Pilkada DKI ke depan digelar pada 2022. Sekalipun masih isu, menurut Taufan, perlu dikaji secara serius mengenai dassein dan dassolennya. Karena akan menimbulkan kekosongan hukum, stabilitas politik, kesiapan Penyelenggara Pemilu, masyarakat dan lain-lain.
Dampak lain dari kemungkinan dimajukan Pilkada DKI menurut Taufan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Yakni: Gubernur DKI Anies bisa kehilangan peluang dan kesempatan guna melakukan ekspressi dan peran politiknya untuk kepentingan warga Jakarta. “Pilkada adalah mekanisme politik biasa. Tapi jika benar dimajukan atau kalau dimundurkan jadwal pelaksanannya, perlu pembahasan dan persiapan ekstra,” ujarnya.
Sementara itu anggota KPU DKI Partono Suminto berpendapat, masa depan partai politik dan parlemen di Indonesia ataupun di Jakarta belum mencerahkan. Karena proses dan rekrutmen calon legislatif yang terjadi sekarang masih elitis. Sedangkan Ketua Matra Jakarta Dedi Iskandar mempertanyakan, polarisasi politik paska Pemilu 2019 menguatkan atau melemahkan gerakan demokrasi di Jakarta. Menurut Dedi, soal ini harus dijawab secara kritis dan jernih. (Red)
