Telegraf, Bengkulu – Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Direktorat Jendral Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi menggelar pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat di daerah tertinggal rawan bencana 16 – 19 Juli 2019 Di Splas Hotel Kota Bengkulu.
Agenda tersebut digelar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur dan masyarakat dalam menangani bencana. Bimtek ini dibuka secara resmi Staf Ahli Bupati Seluma, Rosikin, pada (16/07/19) kemarin.
Dalam sambutannya, Rosikin mengucapkan selamat datang di Provinsi Bengkulu kepada peserta. Ia juga menjelaskan bahwa tugas penanganan bencana adalah tugas kemanusiaan.
Sementara itu, Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana, Hasman Ma’ani, memaparkan regulasi yang mengatur tentang pennggulangan bencana. “Lahirnya undang undang No. 24 / 2007. Tentang Penanggulangan Bencana pada tanggal 26 April, dan kini 26 April ditetapkan sebagai hari kesiap siagaan bencana,” jelas Hasman.
“Tentang permendesa 16/2018 tentang prioritas penggunaan dana desa 2019, yang didalamnya juga mengatur tentang dana desa dapat digunakan untuk penanganan dan kesiapsiagaan bencana,” imbuhnya.
Peserta pelatihan yang berjumlah 65 orang tersebut terdiri dari unsur pemerintah, BPBD, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bappeda, Daerah Tertinggal Wilayah I Sumatra antara lain: Provinsi Bengkulu, Kabupaten Seluma, Solok Selatan, Musi Rawa, Musi Rawas Utara, Lampung Barat, dan Pesisir Barat.
Unsur Masyarakat dan Penggiat Bencana terdiri dari: Universitas Bengkulu, Lembaga Penanggulangan Bencana Nahdlatul Ulama (LPBI NU), Bagana (Banser Siaga Bencana), Para Pendamping Desa, Tagana dan juga tokoh masyarakat, kegiatan dengan metode classroom dan praktik lapangan, kegiatan simulasi dan praktik dilaksanakan di Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Periukan desa terdampak banjir. (Red)
