Telegraf, Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menganggap penanggulangan terorisme khususnya program deradikalisasi yang selama ini dilakukan pemerintah bisa menjadi bargaining chip atau konsesi potensial dalam diplomasi keamanan Indonesia di luar negeri.
Duta Besar RI untuk Singapura, I Gede Ngurah Swajaya, mengatakan hal tersebut diutarakan Tito saat rapat dengan ratusan kepala perwakilan RI di luar negeri, Senin (12/02/2018) malam, di Kementerian Luar Negeri RI.
“Pak Tito bilang kalau penanggulangan terorisme Indonesia diapresiasi dunia, mulai dari pencegahan, penegakan hukum, hingga deradikalisme. Beliau bilang ini harus dijadikan bargaining chip, atau apapun itu untuk dimanfaatkan demi keberhasilan kita dalam rangka penanggulangan terorisme,” ucap Ngurah, Selasa (13/02/2018).
Ngurah mengatakan banyak negara asing yang ingin bekerja sama dengan Indonesia terkait penanggulangan terorisme karena dipandang tak hanya dapat mengedepankan pendekatan keras, tapi juga lunak, seperti deradikalisasi.
Salah satunya contohnya yakni pemerintah bekerja sama dengan tokoh-tokoh dan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) untuk menanamkan idelogi Islam yang lebih moderat dan mengutamakan toleransi di kalangan masyarakat.
Ngurah juga mengatakan bahwa Kapolari juga membekali dia dan ratusan duta besar RI lainnya mengenai masalah terorisme, seperti faktor pendorong munculnya radikalisme dan ekstremisme yang bisa memicu timbulnya terorisme.
“Pak Tito bilang kalau tantangan terorisme itu datangnya sewaktu-waktu, setiap ada kondisi yang kondusif seperti radikalisme dan ekstremisme pasti akan muncul. Beliau juga tekankan pentingnya penegakan HAM dalam menangani masalah ini sehingga radikalisme tidak lagi mendapat dukungan dari masyarakat,” ungkap Ngurah.
Kapolri juga menekankan kepentingan pemerintah mengedepankan penegakan HAM dalam penanggulangan terorisme agar masyarakat bisa percaya dan menilai aparat sangat transparan dalam menindak pelaku terorisme. (Red)
