Telegraf – Kaukus Muda Indonesia (KMI) bekerjasama dengan Perum Jamkrindo kembali menggelar acara diskusi publik sosialisasi undang-undang penjaminan yang diberi tema Meningkatkan Ekonomi Rakyat Melalui Penjaminan.
Kepala Divisi Hukum Dan Kepatuhan Perum Jamkrindo, M. Natsir Rahmadi menyatakan bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan ini adalah menjadi jembatan bagi Perum Jamkrindo terhadap UMKM dan pihak perbankan. Sehingga pihak UMKM dapat mengakses pembiayaan atau kredit untuk modal kerja atau investasi bagi UMKM agar bisa sustain bisa maju.
Hal ini diungkapkannya di dalam acara Diskusi Publik KMI bekerjasama dengan Perum Jamkrindo di Gedung Dewan Pers Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat, Kamis, (16/11/2017).
“Perusahaan penjaminan yaitu Jamkrindo dan Jamkrida. Ada 23 perusahaan penjaminan BUMN, Jamkrindo, Jamkrindo Syariah, swasta ada PKPI, 18 penjaminan kredit daerah (Jamkrida) itu dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Tingkat I,” jelas M. Natsir.
Pembicara lainnya adalah dari tenaga ahli Baleg DPR RI, Arwani Hidayat, menegaskan bahwa UU No.1/2016 diterbitkan dengan dilatarbelakangi dengan adanya existing di negara kita adalah UMKM.
“Dimana persoalan yang terjadi selama ini adalah persoalan klasik dimana UMKM sering mengalami masalah dalam mengajukan kredit, feasible tetapi susah mendapatkan kredit karena ada kekurangan agunan, itu yang menjadi persoalan collateral,” ungkapnya.
Menurutnya dengan adanya UU Penjaminan ini maka perlu ada yang menjembatani kalau memang bankable, tetapi feasible dan non bankable karena persoalan collateral.
Sedangkan Pengamat Ekonomi Dari Universitas Indonesia, Dr. Rizal E. Halim menyambut positif atas telah ditetapkannya UU No.1/2016 Tentang Penjaminan.
“Pada prinsipnya negara ingin mendukung penuh aksesibilitas dan ekspansi usaha mikro kecil atau menengah seperti halnya di negara lain penjaminan juga dilakukan oleh penyelenggara negara untuk mendorong UMKM untuk bisa lebih berdaya saing,” jelasnya.
Menurutnya yang perlu menjadi perhatian serius adalah di masalah sosialisasi yang tidak cukup intens, itu menjadi signal bahwa tidak banyak yang tidak menggunakan karena tidak tahu ini menjadi tantangan tersendiri bagi upaya-upaya penjaminan dan pasca ditetapkannya UU No.1/2016 tentang penjaminan juga belum bergeliat.
