Telegraf, Jakarta – Kalangan ahli hukum, pakar bergelar doktor hukum dalam waktu dekat ini akan segera mendeklarasikan Asosiasi Doktor Hukum Indonesia disingkat ADHI. Organisasi tersebut menjadi wadah bagi para ahli hukum penyandang title Doktor Hukum untuk membagikan ilmu dan pengalaman mereka.
Deklarasi ini akan diselenggarakan di Side Walk Cafe Hotel Homan, Bandung, Jawa Barat pada 23 Juli 2017. Kota Paris van Java ini sengaja dipilih menjadi tuan rumah dalam acara deklarasi sebagai bentuk mengenang sejarah terhadap kota ini yang pernah menjadi tuan rumah gerakan Non Blok Asia Afrika di era kemerdekaan.
“Deklarasi ini Insya Allah akan dihadiri seluruh pengurus DPP Asosiasi Doktor Hukum Indonesia, para pendiri, para penjabat Dewan Kehormatan, para penjabat Dewan Pertimbangan, Dewan Pembina dan Dewan Pengarah serta seluruh anggota dan calon pengurus ADHI,” ujar salah satu pengurus DPP ADHI Dr Urbanisasi, SH, MH, CLA, CIL di Jakarta.
Selain mengundang para pendiri dan pengurus ADHI, panitia pelaksana juga mengundang pejabat hukum dan pejabat daerah sebagai tamu undangan.
President yang juga pemrakarsa Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (ADHI) Dr Yetti Suciwati, SH, MBA mengatakan Asosiasi Doktor Hukum Indonesia atau ADHI berdiri dilatarbelakangi sebuah panggilan jiwa untuk turut meluruskan kembali penegakan hukum dan keadilan di masyarakat.
Doktor yang juga penyandang gelar Master Bussiness Administration (MBA) ini mengatakan, ADHI ingin menyatukan visi para praktisi dan akademisi dari kalangan Doktor Hukum dalam satu wadah.
“Kalau kita menyumbangkan pemikiran hukum mewakili perorangan mungkin kita kurang powernya, tapi kalau yang bersuara organisasi profesi dan keilmuan maka masukan kita akan sampai ke pemerintah,” kata Doktor Hukum yang telah berpengalaman malang melintang di dunia usaha dan pendidikan ini di Bandung belum lama ini.
Organisasi para doktor hukum di Indonesia itu menurut Bunda Yetti, demikian ia akrab disapa, digagas oleh para ahli hukum yang juga punya pengalaman dalam hal praktek hukum. Mereka mendirikan ADHI dengan tujuan ingin memberikan sumbangsih keilmuan baik secara praktek maupun teori terhadap perkembangan hukum di Indonesia yang belakangan ini memang membutuhkan peran para ahli.
“Tokoh-tokoh yang bergabung di organisasi ADHI ini berasal dari berbagai latar belakang para doktor baik dari unsur praktisi seperti hakim, jaksa, polisi, TNI, pengacara, juga dari unsur akademisi, kita satukan visi kita untuk ikut memberikan sumbangan pemikiran, kita bersifat netral tidak membawa kepentingan politik tertentu, kita lintas agama, lintas apapun, tapi kita menjunjung etika luhur,” kata Bunda Yetti yang juga pernah menjabat sebagai pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
Pada dasarnya, di organisasi ini berkumpul tokoh-tokoh yang memiliki background keahlian di bidang hukum. Dan mereka memiliki perhatian yang besar untuk memajukan hukum di Indonesia. Baik dalam bidang regulasi, Undang-Undang, profesi, kode etik hingga secara kontinu memberikan masukan ke lembaga peradilan.
Dalam merekrut keanggotaan, organisasi ADHI juga cukup selektif. “Keanggotaan kami cukup selektif, kami tidak mengutamakan kuantitas, tapi pada kualitas personalnya, dilihat dari jam terbang, perilaku yang bersangkutan tidak boleh berlawanan dengan hukum, jangan sampai juga ada anggota yang mempolitisasi organisasi ini,” papar alumni Pasca Sarjana Universitas Islam Bandung
Di Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (ADHI) bergabung Brigjen Pol Drs. Agung Makbul, SH, MH. Karosunluhkum Divkum Polri. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dr. H. Marsidin Nawawi, SH, MH
Bergabung juga Dr. Angkasa, S.H, MHum, Dekan Fakultas Hukum UNSOED, Dr Urbanisasi, SH MH dosen Pasca Sarjana Universitas Tarumanegara. Kemudian ada Dr Wasis Susetio, SH, MH, MA yang menjabat Anggota Komite Kurikulum Fakultas Hukum Se-dunia Mewakili Negara Indonesia – International Association of Law School (IALS). Ada Dr Sri A Yani Ketua dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
Program ke depan dari ADHI adalah merangkul dan menjalin kerjasama dengan semua pihak. ADHI berencana menggandeng dalam MOU Perguruan Tinggi hukum untuk saling berbagi pengalaman dan keilmuan. ADHI juga berniat menjalin kerjasama dengan lembaga legislatif dalam bidang penyusunan Undang-Undang. ADHI juga akan menjalin kerjasama dengan pemerintah. (Rian)
