Telegraf, Jakarata – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyepakati nota kesepahaman tentang koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Kesepahaman itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai di Jakarta, Jumat.
Dengan penandatanganan ini fungsi dari keduannya harus lebih di sinergikan untuk menjamin masyarakat dalam pelayanan keuangan, “Fungsi dan tugas Ombudsman Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, perlu lebih disinergikan untuk menjamin bahwa masyarakat atau konsumen keuangan mendapatkan pelayanan yang baik oleh OJK sebagai regulator industri jasa keuangan,” Jelas Muliaman
Dalam sambutanya Muliaman menjelaskan bahwa dalam kespahaman ini ditujukan untuk mewujudkan kerjasama dan koordinasi dalam rangka memperlancar tugas, fungsi, dan wewenang kedua belah pihak, terutama yang berkaitan dengan upaya menciptakan pelayanan publik yang baik dan perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat.
Muliaman mengatakan ruang lingkup nota kesepahaman meliputi koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, edukasi dan sosialisasi, pertukaran informasi serta bantuan teknis yang mendukung tugas dan fungsi kedua lembaga tersebut.
Dalam pelaksananannya OJK telah melakuakan beberapa strategi antara lain Edukasi keuangan yang masif dan berkesinambungan ke berbagai lapisan masyarakat diseluruh Indonesia, menyediakan layanan konsumen OJK terintegrasi Financial Custemer Care (FCC OJK), yang menyediakan saluran bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang produk dan layanan keuangan sekaligus menyampaikan pengadauan jika terjadi traceable dan trackable. (Red)
Credit foto : Istimewa
