Telegraf, Jakarta – Pemerintah akan merealisasikan Bantuan Pemeritah Non Tunai (BPNT) kepada masyarakat miskin dengan satu kartu yaitu kartu kombo, yang menyasar kepada 1,4 juta rumah tangga miskin seluruh Indonesia, dan bantuan non tunai ini akan direalisasikan tahun ini.
Hal itu disampaikan Puan Maharani Menteri Koordinator pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di kantornya Jl. Merdeka Barat, Jakarta Pusat Senin, (6/2/17), saat Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Kemenkeu, Kemensos, Bank Indonesia, dan OJK.
“Penyaluran BPNT akan segera efektif saat Perpres telah ditetapkan oleh Presiden. Terkait dengan pelaksanaan penyaluran BPNT yang akan dilaksanakan pada akhir Februari ini, setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) agar mengantisipasi pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik,” Puan menegaskan.
Puan mengatakan bantuan non tunai ini nanti akan berbentuk kartu yang biasa di gunakan di bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara), selain itu kartu kombo bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di warung warung yang ditunjuk sebagai e-warong di daearahnya masing masing.
” Kelompok Penerima Manfaat (KPM) bisa membeli dengan mengunakan kartu kombonya ke e-warong, dimana e-warong tersebut menjual beras telur, dan akan dijual juga bahan pangan lain seperti gula dan minyak. Kita pertimbangan nutrisi dan kesehatan masyarakat harus dipenuhi secara makan primer,” tuturnya.
Bersumber dari Basis Data terpadu (BDT), Puan menerangkan untuk tahap awal pemerintah akan memberikan ke KPM dari 45 kota dan 6 kabupaten, dengan asumsi rasio 1 e-warong bisa melayani 150 KPM, untuk itu di butuhkan sekitar 10,753 unit e-warong.
Adapun jumlah yang akan di terima oleh KPM adalah sebesar Rp110/ bulan yang langsung masuk ke rekening masing masing KPM, yang mana BPNT ini merupakan konversi sebagian dari program Beras Sejahtera (Rastra). (Red)
Credit foto : Istimewa
