TELEGRAF – Kementerian Agama (Kemenag) resmi menegaskan arah baru strategi komunikasinya, jakarta (24/9/25).

Melalui Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP), Thobib Al-Asyhar, Kemenag menyiapkan rebranding menyeluruh agar informasi yang disampaikan tidak lagi sebatas kegiatan pimpinan, tetapi fokus pada layanan publik yang langsung dibutuhkan masyarakat.

Langkah ini dinilai sebagai transformasi besar untuk memperbaiki citra lembaga agar lebih dekat, transparan, dan dipercaya publik.

Identitas Visual dan Karakter Baru

Rebranding Kemenag mencakup penggunaan logo serta key visual baru sebagai pedoman produksi konten.

Identitas ini bukan sekadar tampilan, tetapi mencerminkan karakter komunikasi yang ingin dibangun: muda, energik, kreatif, dan inovatif.

“Publik ingin informasi yang bisa dirasakan langsung manfaatnya,” tegas Thobib.

Konten Inklusif untuk Semua

Selama ini, banyak layanan inovatif Kemenag yang belum tersampaikan dengan baik.

Rebranding ini menjadi momentum agar konten humas lebih inklusif, sederhana, variatif, dan sesuai kebutuhan generasi digital.

Dengan begitu, citra Kemenag yang selama ini dianggap lamban bisa bergeser menjadi institusi modern yang relevan.

Monitoring Digital: Transparan dan Terukur

Untuk memperkuat transformasi, Biro HKP tengah menyiapkan sistem monitoring digital.

Sistem ini memungkinkan kinerja humas tiap unit kerja diukur secara objektif, berbasis data, bukan sekadar laporan administratif.

“Monitoring digital akan memastikan pesan Kemenag tersampaikan efektif kepada masyarakat,” ujar Thobib.

Citra Positif Birokrasi

Transformasi komunikasi ini memperlihatkan keseriusan Kemenag membangun birokrasi modern.

Publik kini bisa berharap informasi layanan agama, pendidikan, maupun bimbingan umat dapat diakses dengan cepat, mudah, dan transparan.

Kemenag menunjukkan bahwa rebranding bukan sekadar logo baru, melainkan langkah nyata menuju birokrasi yang lebih dekat dengan rakyat.

3 Poin Penting

1. Kemenag fokus layanan publik: konten humas diarahkan pada informasi bermanfaat, bukan seremoni pejabat.
2. Identitas baru: logo dan karakter komunikasi muda, energik, kreatif, inovatif.
3. Monitoring digital: kinerja humas diukur objektif, memperkuat transparansi dan citra positif.

Telegraf – Industri hortikultura Indonesia menghadapi sejumlah tantangan besar, mulai dari perubahan iklim hingga tingginya serangan hama, namun juga menyimpan potensi besar dalam hal keragaman tanaman dan pasar yang berkembang pesat. Dalam menghadapi tantangan tersebut, inovasi dan teknologi dianggap sebagai solusi kunci, salah satunya oleh PT East West Seed Indonesia (EWINDO).

Managing Director EWINDO, Glenn Pardede, menjelaskan bahwa perusahaan yang telah beroperasi selama 35 tahun di Indonesia ini terus mengembangkan produk benih hortikultura unggul untuk membantu petani menghadapi perubahan lingkungan dan tuntutan pasar.

“Selama lebih dari tiga dekade, EWINDO telah menjadi mitra bagi lebih dari 2,2 juta petani di Indonesia, dan kami percaya bahwa sains adalah kunci untuk menghadapi tantangan pertanian di masa depan,” ujar Glenn dalam konferensi pers yang diadakan hari ini, Rabu (9/4).

Sebagai bagian dari perayaan 35 tahun EWINDO, perusahaan ini akan meresmikan fasilitas penelitian dan pengembangan baru di Purwakarta, Jawa Barat, pada Mei 2025. Fasilitas ini akan dilengkapi dengan laboratorium biomolekular, bioselular, serta laboratorium penyakit tanaman yang lebih luas. “Dengan adanya fasilitas ini, kami dapat mempercepat seleksi varietas unggul yang tahan terhadap penyakit, lebih adaptif terhadap perubahan iklim, dan tentunya memenuhi kebutuhan pasar,” jelas Glenn.

Fasilitas baru ini juga akan memiliki laboratorium biokimia dan bioinformatika yang dapat mendukung penelitian untuk meningkatkan kandungan nutrisi dalam sayuran. “Teknologi ini memungkinkan kami untuk mempercepat pengembangan varietas, yang sebelumnya bisa memakan waktu bertahun-tahun. Dengan menggunakan analisis DNA dan RNA, kami dapat meningkatkan akurasi dalam memperoleh varietas terbaik,” tambahnya.

Sebagai bagian dari rangkaian perayaan, EWINDO juga akan menggelar Expo Nasional pada Mei 2025, di mana perusahaan ini akan memperkenalkan berbagai varietas unggul terbaru yang dihasilkan melalui pemanfaatan teknologi mutakhir. Varietas-varietas ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar sekaligus membantu para petani mendapatkan hasil yang lebih optimal.

Untuk meningkatkan kapasitas petani, EWINDO telah mendirikan Learning Farm yang beroperasi di 8 lokasi sentra produksi hortikultura di Indonesia, antara lain Karawang, Magelang, dan Malang. Learning Farm ini berfungsi sebagai wadah bagi petani untuk berbagi pengetahuan dan praktik bertani yang berkelanjutan, termasuk dalam hal teknologi budidaya dan pengendalian hama.

Selain itu, untuk mempermudah petani dalam menentukan jenis tanaman yang harus ditanam, EWINDO juga mengembangkan aplikasi SIPINDO yang memberikan informasi harga pasar sayuran. Glenn menambahkan, “Dengan aplikasi ini, petani dapat mengetahui kapan pasar jenuh terhadap produk tertentu, sehingga mereka bisa merencanakan penanaman dengan lebih baik.”

Glenn optimis bahwa penerapan inovasi dan teknologi yang berkelanjutan akan meningkatkan kesejahteraan petani hortikultura Indonesia. “Kami yakin bahwa melalui kerjasama yang erat dengan petani dan komitmen pada teknologi tinggi, EWINDO akan terus menjadi mitra terbaik bagi petani Indonesia,” tutupnya.

 

 

TELEGRAF – Publik masih bertanya-tanya terkait belum terbitnya laporan APBN Kita periode Januari 2025 hingga Maret ini. Tradisi publikasi bulanan yang selama ini dijalankan oleh Kementerian Keuangan menjadi penanda transparansi fiskal dan bentuk akuntabilitas keuangan negara.

Namun, hingga kini laporan tersebut tak kunjung dirilis, menimbulkan spekulasi di kalangan investor dan masyarakat.

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, menyoroti hal ini sebagai sebuah dinamika yang perlu dicermati.

Menurutnya, penundaan ini kemungkinan berkaitan dengan penyesuaian terhadap kebijakan baru, seperti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan sejumlah aturan turunan yang diterbitkan pemerintah di awal tahun.

“Ada beberapa aspek yang harus disinkronkan dengan kebijakan terbaru agar laporan keuangan lebih representatif. Jika sebelumnya publikasi dilakukan bulanan, bisa jadi periode dua bulanan lebih tepat untuk memberikan gambaran yang lebih utuh,” ujar Andreas dalam keterangannya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa publikasi APBN Kita yang telah menjadi kebiasaan selama ini berperan penting dalam membangun kepercayaan pasar, investor, dan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

Penundaan yang terlalu lama dikhawatirkan dapat berujung pada spekulasi yang merugikan stabilitas ekonomi.

BAKN DPR RI Desak Pemerintah Beri Kepastian

Dalam upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi fiskal, Andreas menekankan pentingnya respons cepat dari pemerintah. Ia mendorong Kementerian Keuangan untuk segera memberikan penjelasan resmi mengenai keterlambatan publikasi APBN Kita.

“Kami mendorong agar pemerintah segera menggelar konferensi pers untuk menjelaskan alasan di balik keterlambatan ini. Jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini bisa berimplikasi negatif pada persepsi publik dan stabilitas pasar,” tegasnya.

Penundaan ini menjadi isu yang cukup sensitif, terutama bagi pelaku pasar yang menjadikan laporan APBN Kita sebagai acuan dalam mengukur kondisi fiskal negara. Ketidakpastian informasi dapat berimbas pada keputusan investasi dan pergerakan pasar keuangan.

Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan mengenai kapan publikasi APBN Kita akan kembali dilakukan secara rutin. Publik pun berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret guna menjaga kredibilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara.

Telegraf – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan dukungannya terhadap upaya keluarga besar Sultan Hamengkubuwono II untuk melakukan Repatriat Equity Claiming (Reclaiming) terkait pengembalian harta benda, artefak, manuskrip, dan prasasti yang diambil pada masa pendudukan Inggris. Pigai menyebutkan bahwa keluarga besar telah berupaya melalui berbagai kementerian, termasuk Kementerian Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kemendikbud.

“Ini informasi awal yang kami terima, dan saya menunggu laporan resmi dari keluarga trah HB II. Kami juga akan melakukan konfirmasi kepada keraton Jogja untuk memastikan apakah barang-barang tersebut merupakan domain kerajaan atau domain pribadi. Hal ini penting karena status legalnya akan menentukan langkah selanjutnya,” kata Natalius Pigai.

Pigai menekankan pentingnya pengembalian aset negara, baik yang diambil sebelum maupun setelah Indonesia merdeka. “Kekayaan bangsa ini harus dimiliki oleh bangsa Indonesia, bukan hanya karena tanda kemerdekaan, tetapi karena hak milik itu adalah hak milik bangsa ini,” ujar Pigai, di kantornya jakarta Selasa (4/3)/

Terkait klaim kembali harta benda tersebut, Pigai menambahkan bahwa ada prosedur internasional yang harus diikuti untuk reclaiming. Tanpa dukungan dari pemerintah, perjuangan ini bisa sia-sia. “Pemerintah hadir untuk memperjuangkan hak masyarakat atas kebudayaan dan kepemilikan barang. Kami akan memastikan prosedurnya berjalan dengan benar, apakah barang-barang tersebut milik kerajaan atau milik pribadi,” katanya.

Lebih lanjut, Pigai berharap bahwa dengan adanya konfirmasi dari pihak Keraton Jogja, dapat diketahui status hukum atas barang-barang tersebut. “Apakah barang-barang itu merupakan barang bekas atau milik kerajaan, itu akan mempengaruhi langkah selanjutnya dalam proses pengembalian,” jelasnya. Ia menekankan bahwa aset yang sah milik bangsa Indonesia harus dikembalikan.

Juru bicara Yayasan Vasatii Socaning Lokika, Ary Irawan, menambahkan bahwa pihaknya terus memperjuangkan Reclaiming Equity Prasasti Internasional. Menurutnya, klaim tersebut terkait dengan peristiwa Geger Sepehi pada 1812, yang melibatkan penyerangan Inggris terhadap Keraton Yogyakarta di bawah komando Sir Thomas Stamford Raffles.

“Peristiwa ini telah diakui oleh banyak riset luar negeri sebagai tindakan perampasan dan penjarahan harta, manuskrip, dan artefak milik Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ribuan aset tersebut dibawa ke Inggris pada masa itu,” kata Ary Irawan. Ia juga menyebutkan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono X telah mengonfirmasi terjadinya peristiwa tersebut.

Pihak keluarga besar Sultan Hamengkubuwono II berharap proses reclaiming ini dapat melibatkan saluran internasional, seperti melalui Kanal International Court of Justice di PBB. Mereka juga berharap mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Indonesia, khususnya dari Presiden Republik Indonesia, untuk memperjuangkan pengembalian aset yang sah kepada keluarga besar Sultan Hamengkubuwono II.

“Kami berterima kasih atas dukungan penuh dari Menteri HAM, yang menyambut baik perjuangan kami. Kami berharap, dengan dukungan data yang valid, keluarga besar dapat melakukan audiensi langsung dengan Presiden Indonesia untuk menunjukkan keabsahan data-data tersebut,” tutup Ary Irawan.

FLORES TIMUR, TELEGRAF.CO.ID – Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, terus menunjukkan aktivitas vulkanik signifikan sejak November 2024. Hingga akhir Desember, gunung ini telah beberapa kali meletus, memaksa ribuan warga mengungsi dari daerah terdampak. Erupsi Gunung Lewotobi telah menyebabkan lebih dari 12.987 warga terpaksa mengungsi. Para pengungsi tersebar di berbagai lokasi
Hampir dua pekan, beberapa personel Aeroscue Raksa Dirgantara, datang langsung menyalurkan bantuan berbagai bentuk yang didapat. Seperti dari Spotdirga Mabes TNI AU, pihak Eiger, Global Rescue Network, Nestle Bear Brand dan para donatur perorangan lainya yang diangkut dengan memakai Pesawat Hercules milik TNI AU dari Lanud Halim Perda Kusuma menuju Lanud El Tari, Kupang.
Aktivitas penyerahan logistik ke para pengungsi ini terlihat hingga Senin (13/1).

Sejak awal November, Gunung Lewotobi telah mencatat beberapa kali erupsi besar:
• 7 November 2024: Meletus delapan kali, memuntahkan kolom abu hingga 26.250 kaki.
• 3 November 2024: Erupsi ini menyebabkan sembilan korban jiwa dan kerusakan lebih dari 2.000 rumah.
• 18 Desember 2024: Erupsi disertai suara gemuruh yang terdengar hingga radius beberapa kilometer.
• 24 Desember 2024: Gunung ini kembali erupsi dengan lima letusan besar dalam sepekan.
• 28 Desember 2024: Kolom abu pekat kembali keluar, mengarah ke daerah pemukiman sekitar.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan bahwa status Gunung Lewotobi masih berada pada tingkat waspada. Masyarakat diimbau untuk menjauhi radius 3 km dari kawah aktif.
Bantuan Mendesak yang diperlukan oleh para pengungsi adalah :
• Air Bersih: Distribusi air bersih masih terbatas, sementara kebutuhan terus meningkat.
• Sembako: Pasokan pangan untuk mencukupi kebutuhan harian para pengungsi.
• Layanan Kesehatan: Penyediaan tenaga medis dan obat-obatan sangat mendesak.
• Hunian Sementara: Lokasi pengungsian sementara masih dalam proses persiapan.
Sedangakan distribusi logistik kemanusian terdampak erupsi Lewutobi, dibagi menjadi beberpa kloter, diantaranya :
Posko Pembagian Logistik Kloter I untuk pengungsi mandiri
1.⁠ ⁠Desa Watotika ile (Wolo)
2.⁠ ⁠Desa Boru
3.⁠ ⁠Boru Kedang
4.⁠ ⁠TK Negeri St.Agnes Bulanggitang

Kloter II Tanggal 10 Januari 2025
1.⁠ ⁠Pengungsi di rumah warga sekitar Gereja St Yosep
2.⁠ ⁠Duntana III
3.⁠ ⁠Desa Laraboleng

Kloter III Tanggal 11 Januari 2025
1.⁠ ⁠Sekolah Bokang SD inpres
2.⁠ ⁠SD inpres Konga
3.⁠ ⁠SD Kobasoma
4.⁠ ⁠Pengsunsi Mandiri Desa Tena Bahang
5.⁠ ⁠Pengungsi Red Zone di Desa ILe Gerong Posko 1
6.⁠ ⁠Pengungsi Red Zone di Desa ILe Gerong Posko 2
7.⁠ ⁠Pengungsi Mandiri di Desa Tua Kepa
8.⁠ ⁠Pengungsi Mandiri di Duntana Lewoingu
9.⁠ ⁠Pantiasuhan
10.⁠ ⁠Sekolah SLB

Pemerintah pusat dan daerah telah mengerahkan berbagai upaya untuk menangani dampak bencana ini. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam upaya bantuan melalui lembaga resmi, guna memastikan donasi sampai pada yang membutuhkan.
Erupsi Gunung Lewotobi menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan bencana di wilayah rawan aktivitas vulkanik. Dengan kolaborasi berbagai pihak, diharapkan dampak bencana dapat diminimalisir, dan para pengungsi segera mendapat tempat yang aman.
Kepala Basarnas Kelas A Kupang, Nanang Sigit menyampaikan terima kasih kepada tim Aeroscue Raksa Dirgantara yang telah terjun langsung dan membantu dengan menggalang bantuan logistik untuk  pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

“Banyak rumah yang atapnya bocor karena imbas dari erupsi sehingga mereka butuh terpal. Ada juga permintaan dari para orangtua soal biaya pendidikan anak-anak mereka untuk semua tingkatan apalagi yang sudah kuliah. Mereka butuh bantuan biaya,” tegasnya
Menurut Ketua Aeroscue Raksa Dirgantara Dwi Antoro, “Sesungguhnya kehadiran kami selain memberikan bantuan sosial berupa sembako juga memperkenalkan tentang dunia kedirgantaraan. Ini sebagai motivasi anak-anak bilamana ada yang berminat untuk menempuh pendidikan sebagai pilot dan lain-lain.”
Kami berterima kasih atas support dan bantuan kepada Markas Besar TNI AU, kepada Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Kusworo, Aspotdirga Kasau Marsekal Muda TNI Palito Sitorus, Kapuslaiklambangjau Marsekal Muda TNI Andi Wijaya, Komandan Lanud El tari Marsekal Pertama TNI Joko Hadipurwanto, Gubernur NTT terpilih Melki Laka Lena, pihak Basarnas Kantor SAR Kupang, serta para relawan YTMI Flores Timur. (rilis)

MAGELANG,  TELEGRAF.CO.ID – Akademi Militer memperingati Hari Bela Negara ke-76 dengan melaksanakan upacara di Lapangan Pancasila. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Gubernur Akademi Militer Mayjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha, S.E., memimpin jalannya kegiatan yang diikuti oleh seluruh personel organik, baik militer maupun PNS, serta para taruna dan taruni Akademi Militer.

Dalam amanatnya, Gubernur Akademi Militer membacakan pesan tertulis Presiden RI yang menegaskan pentingnya peringatan ini untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Momentum ini mengingatkan pada peristiwa bersejarah Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948, yang menjadi tonggak berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatera Barat. “Deklarasi PDRI menjadi bukti ketangguhan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan NKRI,” tegasnya.

Mengusung tema “Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju”, peringatan ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk berkontribusi nyata dalam berbagai aspek kehidupan guna mendukung kemajuan Indonesia. Lima nilai dasar bela negara, yakni cinta tanah air, kesadaran berbangsa, keyakinan pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara, menjadi landasan membentuk mental dan fisik yang tangguh dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Kegiatan diakhiri dengan defile seluruh peserta upacara, menunjukkan semangat dan kebersamaan dalam memperkokoh komitmen bela negara. Mayjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha menutup amanatnya dengan menyerukan pentingnya partisipasi seluruh komponen bangsa dalam menjaga pertahanan negara yang kuat. “Mari bersama-sama mempersembahkan dedikasi terbaik bagi bangsa sesuai peran dan profesi masing-masing,” tegasnya.(Rilis/Raditia Yoni Ariya)